PURWAKARTA | Fokuslensa.com – Kepala Kemenag, Ketua FKUB bersama Dandim, Kapolres dan unsur Forkopimda Purwakarta lainnya menilai langkah Pemkab Purwakarta menutup bangunan tak berizin yang diketahui disalahgunakan untuk tempat ibadah sudah tepat.
Bangunan tak berizin yang dijadikan tempat ibadah oleh sejumlah jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang ditutup Pemkab Purwakarta tersebut berada di Desa Cigalem, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.
“Kami meyakini langkah yang dilakukan Pemkab bersama jajaran Forkopimda Purwakarta lainnya, sudah sesuai aturan. Selain itu, hal ini juga kami anggap patut dilakukan agar kondusifitas di wilayah hukum Purwakarta tetap terjaga,” ujar Kapolres Purwakarta AKBP Edwar Zulkarnain, Selasa 04 April 2023.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar melihat permasalahan ini secara utuh. “Jangan hanya bicara penyegelannya, namun harus dilihat secara utuh kebelakang, bagaimana ini bisa terjadi. Masyarakat harus hati-hati dengan berita, video maupun narasi yang provokatif,” kata AKBP Edwar.
Pernyataan Kapolres itu juga diamini oleh Dandim 0619 Purwakarta Letkol Arm Andi Achmad Afandi. Menurutnya, ia dan jajarannya juga tetap mendukung upaya-upaya atau langkah-langkah yang diambil pemerintahan agar kondusifitas wilayah Purwakarta tetap terjaga.
“Langkah yang diambil, semuanya sudah melalui musyawarah dan dialog agar semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Kami tegaskan bahwa kondusifitas wilayah akan dapat tetap dijaga dengan adanya kebersamaan semua elemen di Purwakarta,” kata Dandim.
Sementara, Kepala Kemenag Purwakarta, Sopian mengatakan bangunan yang ditutup atau disegel oleh Pemkab Purwakarta itu bukan gereja, melainkan bangunan olahraga yang tidak berizin yang dimanfaatkan oleh untuk tempat ibadah oleh jemaat GKPS.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemkab Purwakarta agar dapat memfasilitasi tempat ibadah bagi jemaat GKPS di tempat lain.
“Yang ditutup atau disegel itu bukan gereja tapi bangunan olahraga tak berizin yang digunakan oleh jemaat GKPS. Langkah Pemkab Purwakarta menutup lokasi tersebut merupakan langkah yang tepat,” kata Sopian.
Ia menilai langkah tegas yang diambil Pemkab Purwakarta tersebut semata-mata demi kondisifitas dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Purwakarta.
Penutupan itu merupakan hasil kesepakatan yang diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemkab Purwakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Badan Kerjasama Gereja-Gereja (BKSG) Purwakarta dan perwakilan jemaat GKPS, pada Jumat 31 Maret 2023, malam di Komplek Pemkab Purwakarta.
Keputusan penutupan bangunan tak berizin yang disalahgunakan menjadi rumah ibadah itu diambil untuk menghindari terjadinya keresahan sosial yang sudah mulai muncul melalui keberatan warga setempat terhadap bangunan tak berizin yang disalahgunakan menjadi tempat ibadah.
Pasalnya, selama ini, jemaat GKPS menggunakan lokasi tersebut tanpa memiliki izin bangunan dan belum mengajukan untuk proses perizinan rumah ibadah. “Saya sebagai kepala Kemenag Purwakarta mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Purwakarta sudah melakukan tindakan tepat dan tegas,” ucap Sopian.
Kata dia, hal ini demi terciptanya kerukunan di Purwakarta, Sopian meminta kepada pihak GKPS seandainya ingin memiliki tempat ibadah sendiri harus menempuh persyaratan sesuai peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian ibadat.
Di sisi lain, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat Rafani Akhyar juta meluruskan informasi soal polemik penyegelan rumah ibadah di Kabupaten Purwakarta oleh pemerintah setempat.
Menurutnya, penyegelan bangunan yang dipakai sebagai tempat ibadah itu dilakukan lantaran bangunan yang berada di Desa Cigelam, Babakancikao, Purwakarta tidak berizin.
“Jadi itu bukan penutupan tempat ibadah, harus diluruskan ya. Itu penutupan bangunan yang belum ada izin jadi harus diluruskan informasinya,” kata Rafani, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (4/4/2023).
Rafani menjelaskan, penyegelan tersebut dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Pemkab Purwakarta dengan pemangku kepentingan, termasuk dihadiri oleh FKUB setempat dan pihak GKPS.
Karena itulah, dia menuturkan jika keputusan untuk menyegel bangunan itu harus dihormati. “Itu kan Bupati melakukan itu (penyegelan) hasil dari musyawarah Forkopimda, jadi harus dihormati, plus kemenag dan pihak gerejanya sendiri (sepakat), jadi harus dihormati,” ujarnya.
Dia juga menyatakan, sudah ada solusi bagi jemaat GKPS atas persoalan tersebut. Salah satunya, jemaat dibolehkan untuk melakukan ibadah di gereja lainnya. Namun nyatanya kata dia, solusi itu tidak diterima oleh jemaat GKPS.
“Ini kemudian diberikan solusi, silahkan urus izin dulu, selama masih dalam proses izin diminta jemaat supaya bisa ikut kebaktian di gereja lain, dan ada dua yang menawarkan. Tapi ternyata gak mau jadi cukup bagus solusinya,” jelasnya.
Rafani juga mengatakan, langkah Pemkab Purwakarta untuk menyegel bangunan itu sudah tepat. Sebab, bangunan yang dipakai untuk ibadah jemaat GKPS tersebut awalnya adalah sebuah padepokan. ia menyarankan pihak gereja untuk menempuh upaya untuk mengurus izin sesuai dengan aturan yang berlaku di Purwakarta.
“Itu semacam gedung padepokan, bukan gereja sebetulnya. Makanya saya meluruskan, sudah benar tindakan bupati itu bukan penutupan tempat ibadah tapi penutupan gedung yang belum memperoleh izin. Sarannya ya jadi laksanakan putusan hasil musyawarah Forkopimda itu, diurus kalau memenuhi syarat jadi gereja gak ada masalah, sesuai aturan aja,” ujarnya.
( Mugeni )
