Tangerang – Fokuslensa.com – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 pada jenjang SMA Negeri sederajat di Provinsi Banten masih dikeluhkan orang tua siswa.
Pasalnya, PPDB yang diharapkan bisa berlangsung fair dan transparan justru diduga dimanfaatkan oleh para oknum Anggota DPRD dan Forum RW setempat.
Sejumlah wakil rakyat ini ditengarai terlibat langsung dalam meloloskan calon siswa titipannya dengan mengintervensi pihak sekolah.
“Info dibawah begitu, anggota Dewan serta Forum RW setempat banyak bermain di PPDB ini. Mereka diduga mengintervensi pihak sekolah supaya bisa loloskan calon siswa bawaannya,” ungkap salah seorang warga Pasar Kemis yang enggan disebut namanya kepada Awak Media. Senin (10/07/2023).
Menanggapi itu, Ketua Forum Jurnalis Pasar Kemis (FORJUMIS). Hamonangan Simanjuntak. SH. mengatakan, pihaknya telah menerima pengaduan dari masyarakat, guna menampung keluhan serta mengadvokasi warga terkait kegiatan tersebut.
Dimana didalam pengaduan tentang PPDB Tahun 2023/2024 banyaknya laporan dari warga yang mengeluhkan anak- anaknya yang ditolak dari sekolah yang ditujunya.
“Keluhan warga yang mengadu ke pihak kami, masih kami tampung dan sedang dianalisa. Soal dugaan keterlibatan anggota dewan dan Forum RW yang kami terima. Dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan untuk melakukan invesitigasi serta mengumpulkan bukti- bukti terkait masalah itu” katanya.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barhum HS menjelaskan, pihaknya mengaku bahwa anggota dewan hanya terlibat dalam mengadvokasi calon siswa yang telah mendaftar secara online di sekolah- sekolah yang dituju, namun terancam kehilangan haknya karena ada persyaratan yang belum dipenuhi.
“Kami hanya masuk untuk advokasi saja, tapi gak masuk keranah teknis, apalagi melakukan intervensi ke pihak sekolah,” ujarnya.
Dikatakan Barhum, saat ini dirinya bersama anggota dewan lainnya telah mengusulkan ke pemerintah daerah maupun kementerian pendidikan agar menerapkan sistem pembelajaran hybrid.
Dengan sistem itu, maka kuota PPDB secara otomatis akan bertambah dan bisa menjawab kebutuhan warga.
“Kami sudah usulkan sistem hybrid untuk menjawab kebutuhan warga. Nantinya, para siswa akan belajar online dan offline secara bergiliran,” tandasnya. HRN Salah Satu Aktivis Pemerhati Pendidikan mengatakan “ Diduga Keras Intervensinya Forum RW dan Oknum Anggata Dewan selain untuk tingkat SLTA juga Ketingkat SLTP ini, sarat dengan Kepentingan Politik dan Meraup Keuntungan pundi-pundi.(Sony / Sp72/FORJUMIS)