">

DPUTR Klaim Temuan BPK Rp2,18 Miliar Sudah Tuntas, Dokumen Tindak Lanjut Tunjukkan Seluruhnya Lunas

 

PURWAKARTA – Media Fokuslensa.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta memberikan penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025, khususnya mengenai adanya kelebihan pembayaran pada sejumlah pekerjaan jalan.

Penjelasan tersebut disampaikan kepada awak media pada Rabu (18/11/2026) di lingkungan Kantor DPUTR Kabupaten Purwakarta. Penjelasan Sekretaris DPUTR Lalan Suherlan disampaikan melalui Rudi, terkait tindak lanjut atas temuan kelebihan pembayaran tersebut.

Menurut penjelasan yang diterima awak media, persoalan kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK telah dituntaskan dan diselesaikan.

“Berkaitan dengan adanya kelebihan, itu sudah kami tuntaskan dan sudah dibereskan,” demikian penjelasan yang disampaikan melalui Rudi.

Total Kelebihan Pembayaran Rp2,188 Miliar

Berdasarkan dokumen LHP BPK RI TA 2025 Nomor 37.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026, tercatat terdapat 7 paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan mencapai Rp37.603.671.700,00.

Dalam dokumen tersebut, total kelebihan pembayaran tercatat sebesar:

Rp2.188.265.849,91.

Dokumen yang sama juga mencantumkan nilai tindak lanjut/setoran sebesar Rp2.188.265.849,91, sehingga kolom “Sisa Temuan Belum Disetor” tercatat nihil, dengan persentase tindak lanjut 100 persen dan keterangan “LUNAS”.

Rincian 7 Paket Pekerjaan

Berdasarkan tabel dokumen BPK yang diterima awak media, rinciannya sebagai berikut:

1. Rekonstruksi Jalan Pusakamulya–Parakan Ceurih
Penyedia: CV Jaya Parahyangan
Kelebihan pembayaran: Rp276.905.064,51
Tindak lanjut: Rp276.905.064,51
Sisa: Rp0
Status: LUNAS 100 persen

2. Rekonstruksi Jalan Ciparungsari–Tanjunggarut
Penyedia: CV Widya Duta Pratiwi
Kelebihan pembayaran: Rp118.058.125,09
Tindak lanjut: Rp118.058.125,09
Sisa: Rp0
Status: LUNAS 100 persen

3. Rekonstruksi Jalan Cibukamanah–Kadubandeng
Penyedia: PT Kilat Jaya Abadi
Kelebihan pembayaran: Rp37.822.394,50
Tindak lanjut: Rp37.822.394,50
Sisa: Rp0
Status: LUNAS 100 persen

4. Penyediaan Bahan/Material Konstruksi untuk Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Rancadarah–Gurudug (Karya Bhakti TNI)
Penyedia: PT Warga Utama Prima Mandiri
Kelebihan pembayaran: Rp188.383.698,57
Tindak lanjut: Rp188.383.698,57
Sisa: Rp0
Status: LUNAS 100 persen

5. Rekonstruksi Jalan Ciramagirang–Ciramahir
Penyedia: CV Adhi Jaya Makmur
Kelebihan pembayaran: Rp268.591.896,75
Tindak lanjut: Rp268.591.896,75
Sisa: Rp0
Status: LUNAS 100 persen

6. Rekonstruksi Jalan Cikeris–Pondok Bungur
Penyedia: CV Sempur Jaya Utama
Kelebihan pembayaran: Rp352.222.719,71
Tindak lanjut: Rp352.222.719,71
Sisa: Rp0
Status: LUNAS 100 persen

7. Rekonstruksi Jalan Sukamaju–Cipicung
Penyedia: CV Cempaka Jaya
Kelebihan pembayaran: Rp946.281.950,78
Tindak lanjut: Rp946.281.950,78
Sisa: Rp0
Status: LUNAS 100 persen

Jika seluruh tujuh paket tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai Rp2.188.265.849,91.

Dokumen BPK: Sisa Temuan Nihil

Hal yang menjadi perhatian adalah pada bagian akhir tabel dokumen BPK tersebut tercantum:

Jumlah kelebihan pembayaran: Rp2.188.265.849,91
Jumlah yang telah disetorkan: Rp2.188.265.849,91
Sisa temuan belum disetor: Rp0
Persentase: 100 persen

Dengan demikian, berdasarkan dokumen yang ditunjukkan kepada awak media, seluruh nilai kelebihan pembayaran yang tercantum dalam tujuh paket tersebut telah dicatat sebagai tindak lanjut/setoran dan berstatus LUNAS.

Namun, untuk memastikan aspek administrasi dan penerimaan kas daerah, dokumen bukti setoran serta status tindak lanjut resmi BPK tetap menjadi bagian penting yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut.

Selain persoalan temuan BPK, awak media juga meminta penjelasan DPUTR terkait persoalan retribusi penggunaan trotoar/bahu jalan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Dalam kesempatan tersebut, pihak DPUTR melalui Rudi turut memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Penjelasan itu menjadi bagian dari klarifikasi DPUTR atas pertanyaan awak media mengenai penggunaan ruang milik jalan dan aspek retribusinya.

Awak media masih melakukan pendalaman terhadap dasar hukum, mekanisme pemungutan, serta pihak yang memiliki kewenangan dalam penerapan retribusi tersebut agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat berdasarkan dokumen dan aturan yang berlaku.

Dengan adanya dokumen tindak lanjut yang mencantumkan 100 persen dan status LUNAS, keterangan DPUTR bahwa temuan kelebihan pembayaran tersebut telah dibereskan memiliki dasar berupa dokumen yang menunjukkan seluruh nilai temuan telah ditindaklanjuti.

Meski demikian, transparansi tetap diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bukti penyetoran dan status penyelesaian yang tercatat dalam administrasi BPK maupun Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

(Tedi)