Tangerang – Media fokuslensa.com – Senin (19/10/2026) Ada satu kenyataan ekonomi yang kerap luput dari perdebatan publik: angka inflasi yang terkendali tidak selalu berarti kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, persoalan ekonomi bukan semata-mata berapa persen kenaikan harga diumumkan pemerintah, melainkan apakah uang yang mereka miliki masih cukup untuk membeli beras, telur, minyak goreng, membayar ongkos kerja, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
Inflasi memang merupakan bagian dari dinamika perekonomian. Namun, ketika harga kebutuhan sehari-hari meningkat sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan yang sepadan, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling rentan menanggung bebannya.
Mereka tidak selalu memiliki tabungan yang cukup, aset yang dapat dijual, atau sumber pendapatan tambahan untuk menghadapi perubahan harga. Dalam situasi seperti ini, inflasi bukan sekadar persoalan statistik, melainkan persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 mencapai 3,28 persen, sedangkan inflasi bulanan tercatat sebesar 0,30 persen.
Angka tersebut menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total penduduk.
Kedua data ini berasal dari periode yang berbeda dan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung. Namun, keduanya memberikan konteks penting tentang perlunya kebijakan pengendalian harga yang benar-benar memperhatikan daya tahan ekonomi kelompok rentan.
Sumber: BPS, inflasi September 2026 dan BPS, profil kemiskinan Maret 2025.
*Ketika Harga Naik, Pilihan Hidup Menyempit*
Bagi keluarga berpenghasilan tinggi, kenaikan harga suatu barang mungkin hanya menambah pengeluaran tanpa mengubah pola hidup secara berarti. Namun, bagi pekerja dengan penghasilan terbatas, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memaksa mereka menyusun ulang prioritas pengeluaran.
Bayangkan sebuah keluarga yang memiliki anggaran belanja kebutuhan pokok sebesar Rp1 juta per bulan. Jika harga barang-barang yang biasa dibeli keluarga tersebut meningkat rata-rata 5 persen, mereka membutuhkan Rp1,05 juta untuk memperoleh jumlah barang yang sama.
Tambahan Rp50 ribu mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tetapi bisa berarti pengurangan konsumsi telur, susu, atau kebutuhan rumah tangga lainnya bagi keluarga yang tidak memiliki sisa anggaran.
Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi, bukan angka inflasi aktual Indonesia. Namun, ilustrasi ini menunjukkan mekanisme sederhana bagaimana kenaikan harga dapat menekan daya beli ketika pendapatan tidak berubah.
Masalahnya, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki ruang penyesuaian yang terbatas. Mereka tidak dapat begitu saja berhenti membeli beras atau mengurangi kebutuhan transportasi jika transportasi tersebut merupakan sarana untuk bekerja. Pada akhirnya, penyesuaian sering dilakukan melalui pengurangan kebutuhan lain, penggunaan tabungan, atau penambahan utang.
Di sinilah dampak inflasi menjadi lebih serius. Kenaikan harga tidak hanya membuat belanja lebih mahal, tetapi juga mempersempit pilihan hidup masyarakat.
*Inflasi Pangan dan Beban yang Tidak Merata*
Tidak semua kenaikan harga memiliki dampak sosial yang sama. Kenaikan harga barang yang jarang dibeli tentu berbeda pengaruhnya dibandingkan kenaikan harga beras, minyak goreng, telur, atau bahan pangan lain yang dikonsumsi setiap hari.
Bank Indonesia dalam laporan perkembangan ekonomi Juni 2026 mencatat inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) secara tahunan sebesar 5,58 persen. Tekanan harga pada kelompok tersebut antara lain berkaitan dengan komoditas bawang merah, bawang putih, dan beras, di tengah penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.
Data ini menegaskan bahwa persoalan pangan tidak dapat dilepaskan dari kondisi produksi dan distribusi. Ketika pasokan terganggu atau ongkos pengangkutan meningkat, harga di tingkat konsumen dapat ikut terdorong naik.
Bagi masyarakat miskin, dampaknya lebih berat karena porsi pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar cenderung lebih besar. Ketika belanja pangan meningkat, pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, tabungan, dan kebutuhan lain berpotensi terdesak.
Karena itu, mengukur keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan melihat angka nasional. Pemerintah juga perlu memperhatikan komoditas yang mengalami kenaikan, wilayah yang terdampak, serta kemampuan masyarakat membeli kebutuhan dasar.
Sumber: Bank Indonesia, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2026.
*Bahaya yang Lebih Besar: Pendapatan Tidak Mengejar Harga*
Inflasi menjadi semakin memberatkan ketika kenaikan harga tidak diikuti pertumbuhan pendapatan yang memadai. Dalam kondisi tersebut, daya beli masyarakat menurun meskipun penghasilan nominal mereka tetap sama.
Persoalan ini perlu dilihat secara lebih luas.
Pengendalian harga memang penting, tetapi stabilitas harga tidak otomatis menyelesaikan masalah upah rendah, pekerjaan informal yang tidak menentu, terbatasnya kesempatan kerja, dan minimnya perlindungan sosial.
Pekerja harian, pedagang kecil, buruh, dan pelaku usaha mikro dapat menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus: biaya hidup meningkat, sementara pendapatan belum tentu bertambah. Bahkan, bagi sebagian pelaku usaha kecil, kenaikan harga bahan baku dapat mengurangi keuntungan jika mereka tidak mampu menaikkan harga jual tanpa kehilangan pelanggan.
Akibatnya, tekanan ekonomi dapat menjalar dari rumah tangga ke kegiatan usaha. Konsumsi berkurang, modal usaha terpakai untuk kebutuhan hidup, dan kemampuan keluarga membangun tabungan semakin terbatas.
Dampak seperti ini tidak selalu terlihat dalam satu pengumuman inflasi bulanan. Akan tetapi, jika berlangsung berkepanjangan, tekanan tersebut dapat memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga dan menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan.
*Pemerintah Tidak Cukup Hanya Menjaga Angka*
Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga. Namun, kebijakan pengendalian inflasi perlu diterjemahkan menjadi perlindungan nyata bagi masyarakat yang paling terdampak.
* Pertama, pemerintah perlu memperkuat ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan. Perbaikan infrastruktur, dukungan kepada petani, penguatan penyimpanan hasil panen, serta pengawasan rantai distribusi dapat membantu mengurangi tekanan harga yang bersumber dari gangguan pasokan.
* Kedua, bantuan sosial harus tepat sasaran dan responsif terhadap tekanan biaya hidup. Keluarga rentan membutuhkan perlindungan yang mampu membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, terutama ketika terjadi lonjakan harga pangan atau gangguan ekonomi.
* Ketiga, kebijakan peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pengendalian harga. Penciptaan lapangan kerja yang layak, penguatan usaha mikro dan kecil, peningkatan produktivitas, serta kebijakan pengupahan yang memperhatikan kondisi pekerja merupakan bagian penting dari upaya menjaga daya beli.
* Keempat, evaluasi kebijakan perlu menggunakan ukuran yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain inflasi umum, pemerintah perlu mencermati perubahan harga kebutuhan pokok, perkembangan upah riil, tingkat kemiskinan, serta kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan gizi dan pendidikan.
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari stabilitas indikator makro, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
*Masyarakat Bukan Sekadar Korban, tetapi Bagian dari Solusi*
Di tengah tekanan inflasi, masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima dampak kebijakan ekonomi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan ekonomi, baik pada tingkat rumah tangga maupun lingkungan sosial.
Meski kemampuan masyarakat untuk mengendalikan inflasi secara nasional terbatas, tindakan kolektif yang tepat dapat membantu mengurangi beban pengeluaran dan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
Pertama, masyarakat perlu membangun pola konsumsi yang bijak tanpa mengorbankan kebutuhan gizi. Membuat anggaran belanja, menyusun daftar kebutuhan prioritas, membandingkan harga, dan mengurangi pemborosan makanan merupakan langkah sederhana yang dapat membantu rumah tangga menghadapi kenaikan harga. Namun, penghematan tidak seharusnya dimaknai sebagai keharusan bagi keluarga miskin untuk terus mengurangi kebutuhan dasar. Persoalan utamanya tetap pada keterjangkauan harga dan kecukupan pendapatan.
Kedua, masyarakat dapat memperkuat ekonomi lokal melalui kegiatan yang berbasis gotong royong. Kelompok warga, koperasi, dan komunitas dapat mengembangkan pembelian bahan pangan secara kolektif, kebun pangan lingkungan, atau kerja sama pemasaran produk petani dan usaha mikro. Inisiatif tersebut tidak otomatis menurunkan inflasi nasional, tetapi berpotensi membantu menghemat biaya tertentu, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas akses terhadap kebutuhan pokok apabila dikelola secara transparan dan efisien.
Ketiga, masyarakat perlu mendukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan akibat kepanikan. Penimbunan kebutuhan pokok untuk kepentingan pribadi dalam jumlah tidak wajar dapat memperburuk kelangkaan di tingkat lokal. Sebaliknya, perilaku konsumsi yang proporsional, pelaporan dugaan penimbunan atau praktik perdagangan yang merugikan, serta partisipasi dalam pemantauan harga dapat membantu menjaga kondisi pasar yang lebih sehat.
Keempat, pelaku usaha dan konsumen perlu membangun hubungan ekonomi yang adil. Pedagang kecil perlu memperoleh akses pasokan dengan harga yang wajar, sedangkan konsumen membutuhkan harga yang terjangkau. Masyarakat dapat mendukung usaha lokal, memilih produk secara rasional, dan mendorong transparansi harga. Pada saat yang sama, praktik penetapan harga yang tidak wajar dan penyalahgunaan posisi pasar harus ditangani melalui pengawasan serta penegakan aturan oleh pihak berwenang, bukan dibebankan kepada konsumen semata.
Kelima, masyarakat dapat memperkuat solidaritas sosial. Ketika kenaikan harga paling berat dirasakan oleh keluarga rentan, dukungan melalui lumbung pangan komunitas, dapur bersama, koperasi, atau program bantuan warga dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak. Gerakan semacam ini bukan pengganti tanggung jawab negara dalam menyediakan perlindungan sosial, melainkan pelengkap yang memperkuat daya tahan masyarakat.
Pada akhirnya, partisipasi masyarakat akan lebih efektif jika didukung informasi yang akurat dan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan bersama. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi harga, tidak mudah terpancing kabar kelangkaan yang belum terverifikasi, serta aktif menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Dengan demikian, masyarakat bukan sekadar objek yang harus bertahan menghadapi inflasi. Mereka dapat menjadi bagian dari solusi melalui konsumsi yang bijak, penguatan ekonomi lokal, solidaritas sosial, dan pengawasan publik. Namun, partisipasi tersebut harus ditempatkan secara proporsional: masyarakat dapat membantu mengurangi dampak inflasi, sedangkan tanggung jawab menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan, dan melindungi kelompok rentan tetap memerlukan kebijakan pemerintah yang efektif.
*Keadilan Ekonomi Harus Dimulai dari Daya Beli*
Pada akhirnya, inflasi bukan sekadar persoalan kenaikan harga, melainkan juga persoalan siapa yang paling mampu menanggung kenaikan tersebut. Rumah tangga yang memiliki tabungan dan sumber pendapatan beragam umumnya mempunyai lebih banyak pilihan untuk beradaptasi.
Sebaliknya, keluarga dengan pendapatan terbatas harus membuat pengorbanan yang jauh lebih besar untuk mempertahankan kebutuhan dasarnya.
Oleh sebab itu, keberhasilan pengendalian inflasi seharusnya tidak berhenti pada tercapainya angka yang dianggap aman. Keberhasilan juga perlu tercermin dari kemampuan masyarakat membeli pangan bergizi, menyekolahkan anak, memperoleh layanan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terus-menerus terjerat tekanan keuangan.
Stabilitas ekonomi memang penting, tetapi stabilitas yang tidak dirasakan oleh masyarakat kecil belum cukup untuk disebut sebagai keberhasilan pembangunan yang inklusif.
Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menjaga harga tetap terkendali, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk hidup layak. Sebab, ukuran paling nyata dari kesejahteraan bukanlah sekadar angka inflasi yang diumumkan, melainkan apakah masyarakat masih mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara bermartabat.
Oleh: Firman Turiaigo Gulo, 2026. (DG)