Lebak – Fokuslensa.com – Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasirtanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Tahun Anggaran (TA) 2019, disoal.
Pasalnya, selain dituding tidak transparan, hampir sebagian besar pengelolaan BUMDes dikuasai keluarga Kades.
Senin Tanggal (6/6/2022) Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasirtanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Tahun Anggaran (TA) 2019, disoal.
Pasalnya, selain dituding tidak transparan, hampir sebagian besar pengelolaan BUMDes dikuasai keluarga Kades.
Hal itu disampaikan, salah satu tokoh masyarakat setempat, Ahmad Syafei. Ia menyebut, APBDes tahun 2019 salah satunya dialokasi untuk modal usaha sembako dalam BUMDes sebesar Rp 70 juta. Selain itu juga untuk pembelian mobil losbak sebesar Rp 140 juta dari jumlah keseluruhan Rp 210 juta.
“Namun, dalam pengelolaannya tidak transparan. Bahkan, pengelolanya hampir sebagian besar keluarga Kades. Kami menduga ada Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” katanya.
Ia mencontohkan, salah satu unsur KKN dalam pengelolaan anggaran BUMDes. Tempat kantor BUMDes menggunakan rumah Kades dengan menggunakan dana sewa kontrak.
“Untuk mobil losbak, itu dikuasai dan dikelola oleh keluarga Kades dan tidak jelas berapa pendapatannya,” katanya
Oleh karenanya, warga meminta agar pihak berwenang mengaudit dana pengelolaan BUMDes yang dinilai sarat KKN. “Harus diaudit, karena warga menilai pengelolaannya tidak transparan. Apalagi sisa anggarannya tidak jelas,” ujarnya
Hal hampir senada disampaikan, seorang anggota Karang Taruna di Desa setempat, Adam Malik. Ia mengatakan, persoalan BUMDes itu harus segera dilakukan audit oleh pihak terkait. Sebab, menurutnya BUMDes itu perlu upaya evaluasi dan pembenahan.
“Perlu dievaluasi dan dibenahi, baik tentang penguatan dan pendampingan terhadap pengurus BUMDes,” katanya.
Ia berharap, Pemdes, BPD, Badan Pengawas, Lembaga Desa dan masyarakat dapat bersama-sama berperan aktif untuk mengembangkan BUMDes. Sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang merata.
Sementara, hingga berita ini dimuat, wartawan masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak Kades setempat.
(PENDI)