Nias – Media Fokuslensa.com – Sebanyak 11 orang siswa pindahan di SMA Negeri 1 Gido diduga ditelantarkan setelah mengikuti proses pembelajaran selama satu semester penuh, namun dinyatakan tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kondisi ini memicu protes keras dari para orangtua siswa yang menuntut pertanggungjawaban kepala sekolah.
Orangtua mendatangi SMA Negeri 1 Gido untuk meminta kejelasan. Mereka menyebutkan bahwa anak-anak mereka telah resmi diterima pada Juli 2025 dan aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga awal Januari 2026. Selama periode tersebut, para siswa bahkan telah mengikuti ujian semester sebagaimana siswa lainnya.
Ironisnya, pada awal Januari 2026 pihak sekolah justru menolak keberlanjutan pendidikan kepada 11 orang siswa tersebut dan meminta mereka pindah ke sekolah lain. Alasan yang disampaikan pihak sekolah adalah karena data para siswa tidak terdaftar di Dapodik.
Hal itu dituturkan salah seorang orangtua siswa kepada awak media di Hiliweto, Gido, Selasa (13/1/2026), menyampaikan kekecewaan mendalam. “Jika sejak awal anak kami tidak diterima, seharusnya disampaikan dari awal. Ini sudah belajar satu semester penuh, lalu tiba-tiba ditolak. Anak-anak kami seperti sengaja ditelantarkan,” tegasnya.
Para orangtua menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Gido bertanggung jawab penuh atas kelalaian tersebut, karena pendidikan anak mereka terancam gagal. Mereka juga memohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah, Kemendikbudristek bisa turun tangan bahkan mendesak agar dilakukan pergantian apabila terbukti lalai dan merugikan masa depan siswa.
Kekecewaan orangtua semakin bertambah karena saat mendatangi sekolah, mereka tidak dipertemukan langsung dengan kepala sekolah. “Kami hanya ditemui operator sekolah. Kepala sekolah tidak menemui kami sama sekali,” ungkap salah seorang orangtua.
Dukungan terhadap tuntutan orangtua datang dari tokoh masyarakat Gido, Ama Fadil Waruwu. Ia menilai sikap pihak sekolah sangat disayangkan karena telah membiarkan 11 orang siswa mengikuti pembelajaran selama berbulan-bulan tanpa kejelasan status administrasi. “Ini kelalaian serius. Tidak masuk akal siswa sudah belajar tujuh bulan, ikut ujian, baru sekarang dikatakan tidak terdaftar di Dapodik,” ujarnya.
Ama Fadil Waruwu meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, serta Kemendikbudristek RI turun tangan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kepala sekolah SMA Negeri 1 Gido. Ia berharap pemerintah menempatkan kepala sekolah yang profesional, berkompeten, dan peduli terhadap masa depan peserta didik, bukan justru mempersulit.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala SMA Negeri 1 Gido memberikan jawaban singkat, “Banyak kerjaan Pak,” tanpa memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait nasib 11 orang siswa tersebut. (Tim DG)