Lebak – Media Fokuslensa.com – Jum’at, (22/05/2026). Keluhan datang dari sejumlah relawan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. tepatnya di block Bangkonol Para relawan mempertanyakan perubahan nominal upah harian yang dinilai tidak jelas dan diduga terjadi pengurangan tanpa penjelasan resmi dari pihak pengelola dapur MBG atau SPPG.
Menurut keterangan relawan, pada awal bekerja mereka menerima honor sebesar Rp100 ribu per hari. Setelah beberapa bulan berjalan, honor tersebut disebut naik menjadi Rp120 ribu per hari. Namun belakangan, para relawan kembali mengeluhkan karena honor yang diterima justru turun menjadi Rp110 ribu per hari.
“Awalnya Rp100 ribu, lalu naik jadi Rp120 ribu. Tapi sekarang malah jadi Rp110 ribu lagi. Pertanyaannya, ke mana yang Rp10 ribu itu? Bagi kami uang segitu sangat berharga karena itu hasil keringat dan tenaga kami. Itu hak kami,” ungkap salah seorang relawan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Para relawan berharap ada penjelasan transparan terkait perubahan nominal honor tersebut agar tidak menimbulkan dugaan adanya manipulasi atau pemotongan upah secara sepihak.
Mengetahui adanya keluhan tersebut, awak media kemudian mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak dapur MBG/SPPG Leuwidamar. Kepala dapur berinisial AI dihubungi untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pengurangan honor relawan tersebut.
Namun sangat disayangkan, hingga berita ini diterbitkan, setelah lebih dari satu hari satu malam sejak upaya konfirmasi dilakukan, AI belum memberikan jawaban maupun tanggapan resmi. Sikap tersebut dinilai terkesan bungkam dan memicu tanda tanya di tengah para relawan.
Jika benar terjadi pengurangan honor tanpa dasar dan tanpa kesepakatan yang jelas, maka hal tersebut dinilai dapat mencederai semangat program sosial pemerintah yang seharusnya mengedepankan transparansi dan keadilan bagi para pekerja lapangan.
Publik pun mendesak agar pihak terkait, baik pengelola program MBG maupun instansi pengawas, segera turun tangan melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap sistem pembayaran honor relawan agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Selain itu, keterbukaan informasi mengenai mekanisme pengupahan dinilai penting agar tidak muncul dugaan adanya permainan anggaran ataupun pemotongan yang merugikan relawan di lapangan
(Engkos & tim)
