Lebak – Media Fokuslensa.com – Senin, (6/07/2026) Kasus dugaan penahanan ijazah di salah satu sekolah swasta, Insan Karima, Kabupaten Lebak, Banten, tengah menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di berbagai kalangan.
Di tengah mencuatnya pemberitaan tersebut, muncul dugaan adanya upaya intervensi terhadap kerja jurnalistik. Seorang wartawan mengaku menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari seorang oknum anggota Kepolisian Daerah (Polda) Banten berinisial TS. Dalam pesan tersebut, oknum tersebut diduga meminta agar pemberitaan mengenai sekolah tersebut tidak dilanjutkan dengan alasan pemilik sekolah masih memiliki hubungan keluarga dengannya.
“Minta tolong kang saudara saya di Lebak punya sekolahan swasta, insan karima yang di malang nengah, kalo akang ada rekanan LSM atau media tolong kang jangan di ganggu, permasalahan nya sederhana sekolahan swasta itu tidak gratis jadi ketika sudah lulus jika ketika sudah lulus jika ada tunggakan yang belum dibayar gak bisa diberikan ijazah bukan di tahan, karena murid bisa mendapatkan surat keterangan lulus jadi sekolah kemanapun bisa di terima, dengan pihak orang tua murid sudah tidak ada masalah kang, tapi masih di angkat minta tolong yah kang di bantu itu asli keluarga saya,” Ujarnya. Pada Senin 6 juli 2026.
Peristiwa tersebut memunculkan dugaan adanya tindakan yang dapat dimaknai sebagai upaya menghalang-halangi atau mengintervensi pelaksanaan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”
Sementara itu, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Apabila benar terdapat upaya intimidasi, tekanan, atau intervensi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, maka hal tersebut patut menjadi perhatian serius karena berpotensi bertentangan dengan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
Di sisi lain, terkait dugaan penahanan ijazah, berbagai kebijakan pemerintah juga menegaskan bahwa satuan pendidikan tidak dibenarkan menahan ijazah peserta didik karena alasan administrasi tertentu. Praktik tersebut telah berulang kali menjadi perhatian pemerintah dan lembaga pengawas pelayanan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah maupun oknum anggota kepolisian berinisial TS belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut. Oleh karena itu, demi menjunjung asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan pemberitaan, Media InfoXpos.com membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Masyarakat berharap institusi kepolisian, khususnya Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Banten, dapat menindaklanjuti apabila ditemukan dugaan pelanggaran etik oleh anggotanya. Selain itu, Dinas Pendidikan dan instansi terkait juga diharapkan segera melakukan penelusuran terhadap dugaan penahanan ijazah agar hak peserta didik tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Engkos Tim)
