PURWAKARTA – Fokuslensa.com – Sebanyak 11 kepala keluarga di RW 08 Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, melakukan aksi unjukrasa dengan mendirikan tenda pengungsian di sekitar proyek kereta api cepat Indonesia-Cina (KCIC), Kamis (28/05\2020).
Salah seorang warga terdampak, Cucu Mulyati (45) mengaku sudah hampir setahun dirinya tinggal di kontrakan. Cucu mengatakan rumahnya terdampak proyek KCIC sudah hampir setahun.
“Saya tinggal di kontrakan sudah delapan bulan karena rumah sudah tak layak banyak retakan. Mereka (KCIC) bayar Rp 1 juta per bulan sebagai biaya kontrak dan hanya bertahan sampai lima bulan,” katanya di lokasi.
Cucu menegaskan rumah-rumah yang roboh tidak berbarengan karena pertama kali roboh hanya sebanyak empat rumah dan kini sudah 11 rumah.
“Kami itu punya rumah sudah susah payah. Jadi pengennya dibayarkan,” ujarnya.
Kesempatan sama, Ketua RW 08, Maman Rusmana mengatakan masalah banyaknya rumah terdampak ini sudah dirapatkan di rumahnya. Bagi warga terdampak, kata Maman telah ada perjanjian selama tiga bulan kontrak sampai ada keputusan.
“Tapi gak ada keputusan dan kontraknya bertambah. Saya juga pihak desa melayangkan surat ke PBSI, KCIC, dan BPN terkait kerusakan yang hampir setahun dampak KCIC ini,” ucapnya.
Maman juga mengatakan ganti rugi sudah berjalan selama lima bulan dengan per bulan Rp 1.000.000 per KK. Tetapi, kemarin (27/5/2020) pihak PT Synohidro memutuskan untuk berhentikan sewa kontrak.
“Semuanya 11 KK yang terdampak. Intinya ingin diganti. Ini dampak dari pembuatan terowongan. Jarak terowongan dengan rumah warga itu 15 sampai 20 meter,” katanya.
Anggota DPRD Purwakarta, Nina Heltina meninjau ke RW 08, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, untuk melihat warga terdampak proyek kereta cepat Indonesia-Cina (KCIC), Kamis (28/5/2020).
Warga terdampak ini sebanyak 11 KK dan mereka mendirikan tenda sebagai bentuk protes lantaran tak diganti rugi oleh pihak KCIC. Tak hanya itu, warga sekitar pun menutup akses jalan menuju lokasi.
Anggota DPRD ini bertemu dengan perwakilan dari PT Synohidro di lokasi. Dia pun meminta pihak PT Synohidro untuk segera merealisasikan janji-janji mereka terhadap warga yang terdampak.
“Saya menyarankan warga terdampak ini membuat pengaduan beserta tanda tangan dan kami (DPRD) akan panggil yang bersangkutan,” kata Nina yang sekaligus memberikan bantuan berupa beras kepada warga terdampak.
Nina juga meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk bertanggung jawab dalam hal ini karena warga terdampak KCIC ini adalah warga Setempat,Sementara itu, pihak PT Synohidro mengaku masalah pembayaran atau ganti rugi bukanlah tanggung jawab mereka, melainkan tanggung jawab PT KCIC.
“Kalau ini sebenarnya (tanggung jawab) KCIC. Jadi, warga buat pernyataan saja. Kami ini masih di bawah KCIC. Kalau masalah pembayaran itu ada di KCIC, kami hanya pelaksana proyek,” kata salah satu perwakilan PT Synohidro.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menanggapi adanya warga masyarakat yang melakukan aksi protes terhadap proyek kereta cepat Indonesia-Cina (KCIC) di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, dengan membuat tenda lantaran kompensasi ganti rugi tak kunjung terealisasi dari pihak PT KCIC.
Anne Ratna Mustika mengakui baru mengetahui kabar tersebut dari media sehingga dirinya belum dapat memberikan pernyataan banyak terkait hal itu.
“Yang jelas saya instruksikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Purwakarta untuk komunikasikan dengan pihak KCIC menanyakan apakah benar kewajiban mereka belum tersampaikam ke warga terdampak?” katanya di Gedung Bakorwil, Kamis ( 28/5/2020 ).
Anne Ratna juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Purwakarta siap untuk membantu warga masyarakatnya.
( Roby )
