TANGERANG – Media Fokuslensa.com – Audiensi yang diadakan pada 25 Oktober 2024 di Kecamatan Cikupa terkait dugaan penyimpangan proyek peningkatan jalan umum di Kelurahan Bunder menyisakan banyak pertanyaan.
LSM Jaringan Pemberantas Korupsi (JPK) telah mengajukan permohonan audiensi pada 22 Oktober 2024 untuk menindaklanjuti isu serius ini, di mana Lurah Bunder diduga mengalihkan material hotmix yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan malah untuk perbaikan halaman rumahnya sendiri.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, Lurah Bunder diduga memanfaatkan bahan hotmix yang seharusnya dialokasikan untuk proyek yang dikerjakan oleh CV Matahari Terbit Pagi dengan dana dari APBD 2024 demi kepentingan pribadi.
Ketika LSM JPK bersama Insan Pers mendatangi Kantor Kelurahan Bunder untuk meminta klarifikasi, namun Lurah tidak berada di tempat, hal itu memberikan kesan kurang bijaknya seorang pemimpin atau pejabat publik. Jika memang Lurah Bunder ini ada tugas yang bersamaan, harusnya dia mengutus bawahannya untuk mewakili dirinya.
Dalam upaya mendapatkan jawaban, LSM JPK mengajukan audiensi kepada Camat Cikupa, berharap agar lurah dan pelaksana proyek bersedia hadir dan memberikan penjelasan terbuka. Permintaan ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran isu lebih lanjut serta memperjelas posisi pihak kelurahan di mata publik.
Sayangnya, audiensi yang ditunggu-tunggu justru tidak berjalan dengan sesuai harapan. Tidak ada pembahasan yang dapat disimpulkan, yang ada hanya pembicaraan arahnya ngalor ngidul. Fasilitas ruangan pun terkesan tidak etis.
Kendati demikian, audiensi akhirnya tetap dilaksanakan, meski hanya lurah yang hadir di ruangan tersebut, sementara Camat Cikupa dan pihak pelaksana dari CV Matahari Terbit Pagi tidak berani untuk hadir.
Ketidakhadiran mereka menambah ketidakpuasan publik dan memunculkan spekulasi indikasi adanya kerja sama antara pihak Pengawas, Camat Cikupa, Lurah Bunder dan Kontraktor. Sehingga polemik ini tidak ditindak secara tegas serta terkesan lamban dan berlarut-larut.
Ketua LSM Seroja Indonesia, Taslim Wirawan, turut memberikan respons tegas terkait situasi ini. Ia menilai keterlambatan Lurah Bunder dalam audiensi mencerminkan lemahnya kepemimpinan serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap isu yang penting bagi masyarakat.
“Ruangan untuk audiensi tidak etis, tidak menghargai lembaga kontrol sosial dan Insan Pers, harusnya juga lurah hadir bersama pelaksana proyek, supaya jelas pokok permasalahannya. Dan ketidak sesuaian jadwal audiensi publik meragukan atas kinerja dan integritas dan akuntabilitas lurah Bunder ini,” ujar Taslim.
Meski audiensi akhirnya tetap berlangsung, Taslim Wirawan menilai diskusi tersebut gagal memberikan jawaban pada inti permasalahan. Ia juga berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini serta mendesak Inspektorat Kabupaten Tangerang dan pihak-pihak terkait agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan di Kelurahan Bunder.
“Walaupun saya tidak hadir dalam audiensi kemarin, saya tetap memantau perkembangan kasus ini melalui tim yang ada di sana,” tutup Taslim Wirawan. Sabtu 26 Oktober 2024.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang terlibat belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penyimpangan yang tengah menjadi sorotan publik.
( Cahyo)
