Purwakarta – Media Fokuslensa.com – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta menjadi perhatian utama karena dinilai belum mampu menjabarkan apalagi mewujudkan visi Bupati dalam pembangunan infrastruktur. Kritik ini datang dari berbagai pihak, termasuk pengamat, anggota DPRD, dan masyarakat yang merasa pembangunan infrastruktur belum optimal.
Agus M. Yasin, seorang Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta, menyatakan bahwa DPUTR Purwakarta kesulitan menerjemahkan ide-ide besar Bupati terkait pembangunan berkelanjutan. “Contohnya, pembangunan jalan yang tidak disertai penataan drainase menyebabkan banjir di mana-mana saat hujan,” ujarnya, kepada awak media, Selasa, 19 Agustus 2025.
Agus menambahkan, “Visi Bupati seringkali inovatif, tetapi pelaksanaannya lambat. Ini menunjukkan masalah dalam perencanaan, koordinasi, atau kompetensi sumber daya manusia di DPUTR Purwakarta.”
Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja DPUTR. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur yang kualitas pengerjaannya buruk, dan kurangnya transparansi anggaran. “Kami sering menerima keluhan masyarakat tentang jalan rusak, drainase tidak berfungsi, dan proyek yang tidak jelas kelanjutannya. Ini menunjukkan DPUTR kurang serius dalam bekerja,” tegasnya.
Masyarakat merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang kurang optimal. Jalan rusak mengganggu aktivitas sehari-hari, banjir terjadi karena drainase buruk, dan fasilitas umum tidak terawat. “Kami berharap pemerintah segera memperbaiki kinerja DPUTR. Pembangunan infrastruktur penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Agus.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPUTR Purwakarta sangat diperlukan. Pemerintah perlu mencari tahu akar masalah dan menemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur. Jika tidak, visi Bupati untuk menjadikan Purwakarta lebih maju dan sejahtera hanya akan menjadi harapan kosong.
*Anggaran DPUTR Capai 228 Miliar*
Dikerahui, DPUTR Kabupaten Purwakarta mengalami kenaikan anggaran yang signifikan pada Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Berdasarkan dokumen resmi Raperda, anggaran DPUTR naik dari Rp124,36 miliar menjadi Rp228,38 miliar setelah perubahan. Kenaikan ini menghasilkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp104,02 miliar.
Data anggaran menunjukkan tambahan terbesar dialokasikan untuk sektor jalan dan irigasi, antara lain: Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: naik Rp95,13 miliar. Gedung dan bangunan: naik Rp19,55 miliar. Peralatan dan mesin: naik Rp21,78 miliar. Tanah: naik Rp5,29 miliar Aset tetap lainnya: naik Rp7,24 miliar dan aset lainnya: naik Rp99,23 juta.
Sementara anggaran untuk operasional dan barang jasa relatif stabil, bahkan ada penghematan pada beberapa kegiatan. Dengan tambahan ini, total anggaran DPUTR Purwakarta pada tahun 2025 menjadi Rp228,38 miliar, hampir dua kali lipat dari anggaran awal. Sebagian besar anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi.
*Kritik dari Anggota DPRD*
Diujung seluler, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Hilmi Sirojul Fuadi, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja DPUTR terkait kualitas proyek infrastruktur dan transparansi anggaran. Ia menyoroti ketidakmerataan pembangunan yang dirasakan masyarakat di daerah pinggiran.
Hilmi mengungkapkan bahwa banyak proyek infrastruktur yang kualitasnya buruk dan kurangnya transparansi anggaran. “Kami menerima banyak laporan mengenai kualitas proyek yang tidak memadai. Selain itu, transparansi anggaran penting agar masyarakat tahu bagaimana dana publik digunakan,” ujarnya.
Hilmi juga menyoroti masalah pemerataan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, banyak daerah pinggiran yang kebutuhan dasar infrastrukturnya belum terpenuhi. “Pemerintah daerah terkesan lebih fokus pada pembangunan yang bersifat kosmetik, sementara kebutuhan dasar infrastruktur di daerah pinggiran belum dikejar secara serius,” tambahnya.
Ia menyoroti adanya laporan dari masyarakat terkait petugas surveyor yang sudah berulang kali memeriksa, namun pembangunan jalan tidak kunjung terealisasi. “Ini menunjukkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Masyarakat merasa diabaikan,” tegasnya.
Dengan kenaikan anggaran ini, Hilmi berharap tambahan dana dialokasikan pada titik-titik yang sangat membutuhkan. “Dengan anggaran yang meningkat, kami berharap dana ini digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Agar slogan ‘jalan mulus rakyat terurus’ benar-benar terwujud,” kata Hilmi.
Pernyataan wakil rakyat tersebut juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPUTR dan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah pinggiran serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan.
*Target Bupati Purwakarta*
Sebelumnya, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menegaskan bahwa pihaknya menargetkan perbaikan jalan rusak berat secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. “Tidak ada alasan, semua jalan rusak berat harus mulus dalam tiga tahun,” kata Om Zein kepada wartawan.
Menurutnya, Pemkab Purwakarta akan mengoptimalkan berbagai sumber anggaran, termasuk bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat, untuk mempercepat target tersebut. Om Zein menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur adalah salah satu program prioritas untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Data dari DPUTR Kabupaten Purwakarta (per Mei 2025) menunjukkan bahwa saat ini sekitar 150 kilometer dari total panjang jalan kabupaten (776,39 kilometer) dalam kondisi rusak berat. Ini berarti sekitar 19,36% jalan rusak berat. Selain itu, sekitar 289,06 kilometer (37,23%) jalan dalam kondisi rusak sedang, dan 30 kilometer (3,86%) dalam kategori rusak ringan. Sisanya dalam kondisi baik.
Hingga artikel ini ditulis, awak media belum memperoleh keterangan resmi dari pihak DPUTR Purwakarta.
(Tedi)
