LEBAK – Fokuslensa.com – Berita terkait dugaan aroma suap dalam kasus tanah di Desa Jayasari, Kabupaten Lebak, mendadak muncul di salah satu media online. Isu yang dapat menimbulkan kegaduhan dan polemik baru itu dimunculkan oleh Arwan dengan mengatasnamakan Ketua Forum Solidaritas Jayasari (FJS).
King Naga, yang dikenal sebagai juru bicara Presidium Masyarakat Banten Bersatu (MBB), memberikan respons terhadap polemik yang tengah berkembang.
Pemuda kelahiran Desa Jayasari, Kecamatan Cimaraga, itu menilai bahwa polemik yang dimunculkan oleh Arwan dengan mengatasnamakan Forum Solidaritas Jayasari (FSJ), dapat dihubungkan dengan kepentingan pribadi.
“Patut saya pertanyakan keberadaan Saudara Arwan di tanah kelahiran saya yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Jayasari. Selama ini, dia telah membuat polemik yang berlebihan di publik, dan saya patut menduga ada ambisi kekuasaan dalam dirinya,” ujar King Naga kepada media.
King Naga yang juga aktivis salah satu LSM terbesar di Indonesia itu menegaskan bahwa seharusnya FSJ berperan sebagai penengah untuk meredam masalah, bukan memperkeruh suasana.
“Forum Solidaritas Jayasari seharusnya bisa menengahi dan tidak memihak kepada satu individu atau kelompok. Namun kenyataannya, malah seolah memperbesar masalah daripada meredamnya,” tambahnya.
Dalam hal dugaan suap yang diungkap oleh Arwan terkait kasus ini, King Naga menyarankan bahwa jika ada bukti terkait suap, seharusnya segera dilaporkan ke pihak berwajib. Bukan malah menyebarkan isu di media yang justru terkesan ada motif tertentu.
“Kalau toh udah ada bukti tinggal laporkan saja. Terkait penangkapan yang dilakukan Polda Banten, kenapa terlapor utamanya belum ditangkap, ya mungkin Polda Banten sanggupnya itu doang. Bukan malah menyudutkan kuasa hukum masyarakat, tapi harusnya itu dipertanyakan ke Polda Banten dengan berpikir cerdas,” ungkap King Naga.
King Naga menekankan pentingnya berpikir rasional dan tidak terjebak dalam konflik yang dapat merugikan masyarakat.
“Kita harus cerdas dalam berpikir dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Tujuan seharusnya adalah mencari kebenaran dan keadilan bagi masyarakat Jayasari,” pungkasnya.***
( Sumber Berita : anugrah Prima. SH/LBH )
