Nias – fokuslensa.com – Wakil Bupati Nias Arota Lase, A.Md hadiri Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pemerintah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota Kota Tebing Tinggi Jl. Mayjen DI. Panjaitan No. 37 Kota Tebing Tinggi. Kegiatan tersebut terlaksana pada hari Senin 13 Mei 2024
“Tujuan dari koordinasi dan konsultasi ini adalah melakukan ”Studi Tiru”, atau ”Studi Banding” di Kota Tebing Tinggi. Karena penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi sudah berjalan dengan baik, dan khusus penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) telah diresmikan pada tahun 2022 yang lalu” Ujar Wakil Bupati Nias dilansir dari niaskab.go.id Selasa (14/05/2024)
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias saat ini sedang melakukan pembenahan penyelenggaraan pelayanan publik dan berdasarkan penilaian dari Ombudsman R.I., sudah 2 tahun berturut-turut masuk kategori Zona Hijau, jelasnya
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Nias memprogramkan untuk membentuk dan menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik.
“Kami mohon kepada Bapak Pj. Wali Kota Tebing Tinggi, kiranya Perangkat Daerah yang terkait berkenan membantu kami, utamanya dokumen-dukumen yang perlu disiapkan dan dibutuhkan untuk pengusulan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tersebut kepada Menteri PAN-RB” Harapnya.
Ditempat yang sama, Pj. Walikota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si menyambut baik kedatangan Pemerintah Kabupaten Nias dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi.
“Atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, kami ucapkan selamat datang kepada Pemerintah Kabupaten Nias, semoga nyaman selama berada di Kota Tebing Tinggi ini” Ucapnya.
Ia mengatakan bahwa memang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah kita didorong untuk saling mendukung. Artinya, apa bila ada hal-hal yang perlu dibahas ataupun kendala-kendala yang ditemui marilah saling berkoordinasi.
“Kita berharap dari koordinasi ini dapat tercipta kerjasama dan saling berbagi terkait Mal Pelayanan Publik. Selain itu, dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, Pelayanan yang semakin prima serta Reformasi Birokrasi semakin membaik” Pungkasnya. (DG)
