Purwakarta – Media Fokuslensa.com – Di tengah gelombang penggusuran yang menimpa ratusan warga, Pemerintah Kabupaten Purwakarta justru menggelontorkan Rp 491.769.000 dari APBD untuk merehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati. Proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) ini memicu kemarahan publik karena kontras dengan kondisi rakyat yang kehilangan tempat tinggal akibat penertiban lahan PJT II.
Proyek rehabilitasi rumah dinas wakil bupati ini dikerjakan oleh CV Mitra Bangun Presisi, dimulai 22 Mei 2025, dan dijadwalkan rampung dalam 90 hari. Papan proyek hanya memuat judul dan nilai kontrak tanpa rincian teknis, memunculkan kecurigaan soal transparansi.
Ironinya, saat rumah rakyat rata dengan tanah akibat penggusuran, rumah dinas pejabat nomor dua di Purwakarta justru dipoles dengan dana ratusan juta.
Risky Widya Tama, aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Publik Analitika, menyebut ini sebagai potret telanjang kebijakan yang kehilangan nurani.
“Wakil bupati digaji besar, difasilitasi, dan tugasnya melayani rakyat. Tapi ketika rakyat digusur dan kehilangan rumah, justru rumahnya sendiri yang diperindah. Ini bukan sekadar pemborosan, ini pengkhianatan terhadap rasa keadilan,” tegasnya.
Data lapangan menunjukkan sedikitnya 417 rumah di lahan PJT II digusur. Sebagian warga mengaku telah puluhan tahun tinggal dan memiliki sertifikat, namun tetap mendapat tekanan untuk mengosongkan lahan.
Risky juga menyoroti DPUTR Purwakarta yang dinilai gagal menetapkan prioritas anggaran. “Kalau DPUTR bisa menganggarkan setengah miliar untuk rumah wakil bupati, kenapa tidak ada dana untuk memastikan rakyat yang digusur punya tempat tinggal layak? DPUTR harus menjelaskan alasan dan urgensi proyek ini secara terbuka,” ujarnya.
Ia mendesak DPRD dan publik menuntut pertanggungjawaban. “Transparansi proyek ini minim, prioritasnya salah, dan pesannya jelas: pejabat boleh hidup nyaman, rakyat diminta menyingkir.”
Dengan situasi ekonomi sulit, kontras antara rumah pejabat yang direnovasi dan rumah rakyat yang digusur menjadi simbol bahwa di Purwakarta, kepentingan kursi kekuasaan sering kali mengalahkan kepentingan rakyat kecil.
( Sumber Rilis : Tedi/Team )
