Tangerang – Media Fokuslensa.com –Dugaan adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang yang sempat bergema berulangkali di media masa karena pelaksanaannya tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) kini tersiar kabar akan memasuki babak baru. Jum’at, 04/07/2025.
Bagaimana tidak, jelas-jelas bangunan yang terindikasi tidak sesuai spesifikasi, standar maupun kualitasnya tersebut telah berlarut-larut tidak ada tindakan tegas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
Oleh sebab itu, dengan carut marutnya sikap pejabat dinas yang dinilai tidak netral atau terkesan condong berpihak kepada kontraktor yang diduga telah merampok uang negara. Maka Non-Governmental Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) DPW Provinsi Banten menyatakan perang terhadap kedzaliman serta kesewenang-wenangan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
Muslik, Spd., Ketua JPK Provinsi Banten membulatkan tekad akan mengusut serta mengawal adanya dugaan korupsi mengenai pembangunan RKB atau TRK dibeberapa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tangerang yang sampai detik ini tak kunjung juga dievaluasi oleh Dinas Pendidikan.
“Kami sudah mengirimkan surat audiensi dan klarifikasi ke Dinas Pendidikan, kami mendesak agar dilakukannya evaluasi, jika memang tidak digubris laporan kami ini, kami tidak segan-segan melaporkan PPK nya ke Aparatur Penegak Hukum karena tidak dapat menjalankan fungsinya,” ungkap Muslik.
Karena kata Muslik, PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, jika ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya namun tak juga dibenahi, maka PPK harus mempertanggung jawabkan nya di hadapan Hukum.
“Harus dipertanyakan itu, kenapa pejabat PPK nya tak berfungsi, harus diaudit ini biar jelas, ada aliran dana gratifikasi atau tidak, sehingga terkesan mandul,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dilly Windu bersikap acuh tak acuh dan tidak mencerminkan seorang pejabat publik, karena Dilly ini terkesan anti kritik dan alergi terhadap publikasi. Sehingga dirinya selalu memblokir nomor wartawan siapa saja yang ingin konfirmasi kepadanya.
Sikap dinginnya ini, patut mendapatkan predikat buruk dan harus diaudit secara menyeluruh, karena kemungkinan besar ada sesuatu yang membuatnya enggan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai Kabid dan PPK.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
(Cahyo)
