Tangerang – Media Fokuslensa.com – Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Cibadak, RW/02 Desa Suradita, Kecamatan Cisauk yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) yang dilaksanakan oleh CV Benteng Kautsar diduga tidak sesuai spesifikasi standar maupun kualitasnya. Senin, 20/07/2026.
Dari hasil pengamatan, proyek paving blok yang berada di area pemakaman tersebut diduga tidak sesuai teknisnya, terlihat Lapis Pondasi Bawah (LPB) atau hamparan agregat hanya sebagai formalitas belaka, karena diameter ketebalannya nampak sangat tipis sekali, kemungkinan kubikasi base course sengaja dikurangi demi memangkas anggaran.
Selain itu, para pekerja terindikasi telah mengabaikan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dengan tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) saat sedang melakukan aktivitasnya.
Saat dijumpai, salah seorang pekerja menyebut bahwa proyek penataan TPU adalah proyek dari Dinas Perkim, untuk pelaksananya dirinya tidak mengetahui, jika ingin konfirmasi silahkan hubungi pengawasnya.
“Tanya pengawasnya saja langsung, kalau kami bekerja mengikuti arahan, terkait hal lain silahkan tanyakan ke pihak dinas,” beber pekerja yang tidak menyebutkan namanya.
Sementara, Malik yakni Pengawas Dinas Perkim saat dikonfirmasi dia menjelaskan mengenai adanya perbedaan dokumentasi lokasi yang tidak menggunakan agregat itu hanya tambahan permintaan warga.
Malik pun mengatakan bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait kualitas agregat itu bukan kelas A namun menggunakan material kelas B.
“Oke terima kasih infonya, nanti saya tanyakan sama pelaksanannya, di RAB nya memang kelas B bang bukan kelas A,” ungkap Pengawas kepada Wartawan melalui pesan singkat. 20/07.
Kendati demikian, Pengawas Dinas Perkim ketika ditanya apakah akan ada evaluasi dirinya malah mengalihkan pembicaraan dan terkesan seperti melindungi penyedia jasa yang diduga melakukan kecurangan.
Maka dari itu timbulah spekulasi publik mosi tidak percaya atas kinerja pengawas Dinas Perkim, jangan sampai ada indikasi birokrasi hitam atau segala bentuk gratifikasi, sehingga menjadikan disfungsi jabatan, proyek berkualitas buruk dibenarkan dan tutup mata.
Sampai berita ini diterbitkan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkim belum dikonfirmasi.
(Cahyo)
