Tangerang – Media fokuslensa.com – Pabrik Batako yang diduga diproduksi oleh CV. Hamami Jaya di Jalan Raya Legok Karawaci, Desa Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang memanfaatkan limbah batubara sebagai bahan baku utama produksinya. Selasa, 10/11/2026.
Meskipun limbah batubara Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tidak lagi dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), namun pengelolaannya tidak bebas serta wajib memenuhi standar lingkungan dan kesehatan.
Oleh karena itu, pelaku usaha wajib mencantumkan rencana pengelolaan FABA dalam Persetujuan Lingkungan, diantaranya seperti Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (dokumen AMDAL/UKL-UPL).
Selain itu, bangunan/tempat produksi wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan dan kenyamanan. Syarat lainnya yaitu pengusaha yang mendirikan bangunan harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Saat dijumpai, salah seorang pekerja mengaku bahwa dirinya memproduksi batako tersebut dengan sistem kerja borongan, biasanya para pekerja dapat menghasilkan 3000 batako per hari dengan harga satuan borongan batako senilai Rp. 200. Kalau alamat kantornya itu di Cipete, Pinang, Panunggangan Utara, Kota Tangerang.
“Kerja borongan satu batako dua ratus perak, sehari dapet tiga ribu batako, ya kalau dihitung satu orang kebagian upah seratus lima puluh ribu, penanggungjawabnya jarang kesini tapi nanti saya telpon, dulu juga pernah Polres Tangsel sama Tigaraksa datang kesini, tapi kelanjutannya bagaimana saya nggak tau, itu urusan orang kantor,” jelas Pekerja yang tidak menyebutkan namanya.
Sementara, Syahrul seseorang yang mengaku sebagai staff atau pengurus pihak perusahaan saat dikonfirmasi dia membenarkan bahwa bahan baku dari batako yang diproduksinya tersebut memang memanfaatkan limbah batubara.
“Saya karyawan staff biasa, iya memang pakai limbah batubara, kita perusahaannya berbentuk CV bukan PT, kalau terkait izin PBG kami sudah ada kok, pakai limbah batubara emang dibolehkan kalau buat ngurug baru nggak boleh,” beber Syahrul melalui sambungan telepon seluler.
Menanggapi hal itu, Gunawan yakni Kadiv Hukum Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Tangerang menilai bahwa lokasi pabrik produksi batako terindikasi tidak sesuai dengan alamat CV yang terdaftar, bahkan di area pabrik tidak terlihat adanya papan nama atau identitas perusahaan.
“Kami akan melayangkan surat ke pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, khususnya dinas yang terkait untuk meninjau lokasi pabrik serta mengkroscek kelengkapan perizinannya, jika perusahaan legal pasti papan nama nya jelas, ini perusahaan nya juga alamatnya tidak sesuai dengan lokasi pabrik, ini perlu menjadi pertanyaan,” ucap Gunawan kepada Wartawan.
Tak hanya itu kata Gunawan, dia juga menyoroti gaji karyawan yang dinilai jauh dari kesejahteraan, apalagi dengan sistem kerja borongan karyawan tidak mendapatkan hak-hak mereka, tenaga mereka diperas tapi tidak ada jaminan sosial ataupun jaminan kesehatan.
“Kerja mereka itu berhadapan langsung dengan debu bekas limbah batubara, tentunya mengancam kesehatan, terutama pada pernapasan (ISPA) maka dari itu perusahaan wajib menanggung jaminan kesehatannya, satu lagi harusnya pabrik itu berbentuk PT tak hanya sekedar CV, karena produksi batako itu berisiko pada kesehatan harus ada payung hukum yang jelas,” imbuhnya.
Sampai berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang, DLHK, DPMPTSP, DTRB dan Disnaker belum dikonfirmasi.
(Cahyo)
