Tangerang – Media Fokuslensa.com – Pembangunan Menara Telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) yang berada di Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk diduga belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Jum’at, 19/06/2026.
Diantaranya seperti izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin lingkungan atau AMDAL, izin warga, izin dari bandara internasional Soekarno-Hatta, SLF (Sertifikat Laik Fungsi), SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota), izin rekomendasi pemangku kebijakan wilayah setempat seperti Lurah dan Camat.
Tak hanya itu, Perusahaan wajib menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Aturan ini mewajibkan perusahaan menyediakan lingkungan kerja aman dan menerapkan sistem manajemen K3, didukung oleh UU No. 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan), PP No. 50 Tahun 2012 (SMK3), serta berbagai Permenaker spesifik.
Dari hasil pengamatan Wartawan di lokasi bahwa banner/papan informasi yang menyatakan adanya izin PBG tidak terlihat di area pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Selain itu, para pekerja juga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai saat sedang melakukan aktivitasnya.
Saat dijumpai, salah seorang pekerja saat ditanya terkait siapa SITAC (Site Acquisition) dirinya malah mengarahkan Awak Media untuk menemui salah seorang warga setempat.
“Sitacnya sudah ke Pekanbaru, hubungi saja Widi orang Polres Tangsel bagian Reskrim kayaknya, dia keponakan yang punya Tanah, izin mah sudah lengkap,” ungkap Warga yang tidak menyebutkan namanya sembari memberikan kontak person Widi.
Sementara, Widi saat dikonfirmasi mengenai perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dirinya tidak mengetahuinya, mengenai hal itu silahkan tanya ke pihak Indosat saja, karena dari pihak pemilik tanah sudah izin ke pihak Kelurahan.
“Terkait PBG saya tidak tahu, coba tanya saja ke pihak Indosatnya, kalau ke Kelurahan kami sudah izin,” ujarnya melalui jaringan telepon.
Sementara, Ramdhan Randika yakni Lurah Cisauk saat dikonfirmasi dia menyampaikan bahwa terkait pembangunan menara telekomunikasi sudah ada permohonan izin ke pihak Kelurahan.
“Ada permohonan kepada kami, terkait nomor Sitacnya nanti hubungi pak Ikhbal ya,” bebernya melalui pesan singkat.
Kendati demikian, seharusnya sebagai pejabat pemerintah tingkat Kelurahan ikut serta dalam memonitoring dan melakukan pengawasan terhadap indikasi adanya pelanggaran perizinan, karena Jabatan Lurah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan penting untuk melakukan kontrol kepada pihak perusahaan yang mencakup di wilayahnya.
Selain itu, Lurah adalah sebagai garda terdepan penegak peraturan daerah (Perda) dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan dasar untuk dilanjutkan kepada stakeholder yang berwenang ditingkat selanjutnya, maka dari itu diperlukan keterlibatan Lurah dalam membantu birokrasi perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Perlu digarisbawahi, jangan sampai izin dijadikan formalitas semata, karena jika izin hanya sebatas dibalik meja maka itu bisa mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau bahkan dapat masuk dalam kategori gratifikasi bilamana pejabat menerima uang pelicin dari pengusaha yang mengatasnamakan izin lingkungan.
Kesimpulannya, pengusaha yang belum melengkapi izin tentunya tidak memberikan income atau pemasukan (pajak) ke daerah, sehingga terjadilah birokrasi tidak sehat yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi.
Lain daripada itu, Khoirul Fadhil yakni seseorang yang diduga sebagai SITAC (Site Acquisition) PT Sentra Tama saat dikonfirmasi mengenai perizinan dirinya terkesan bungkam dan enggan merespon.
Sampai berita ini diterbitkan, Pihak Bandara, DTRB Kabupaten Tangerang dan Satpol PP Kabupaten Tangerang ataupun Kasi Trantib Kecamatan Cisauk belum dikonfirmasi.
(Cahyo)
