Nias – Media fokuslensa.com – Dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyerobotan batas tanah yang diduga dilakukan oleh seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis di SDN 078474 Mbombolakha, bernama Antonius Tafonao, mencuat setelah Otimina Ndruru alias Ina Simon Tafonao, warga Desa Orahua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, secara resmi menyampaikan pengaduan ke Polsek Bawolato, Jumat (13/11/2026).
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan pemiliknya untuk kepentingan pengurusan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sekaligus persoalan batas tanah yang dipersoalkan oleh pihak pengadu.
Saat ditemui di Kantor Polsek Bawolato, Otimina Ndruru mengungkapkan bahwa dirinya merasa dirugikan karena tanda tangannya diduga telah dipalsukan oleh Antonius Tafonao untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam memperoleh bantuan program BSPS.
Ia dengan tegas membantah tidak pernah menandatangani dokumen apa pun yang berkaitan dengan pengurusan bantuan tersebut.
“Saya tidak pernah menandatangani selembar kertas pun yang diberikan atau diajukan oleh Antonius Tafonao. Karena itu, saya merasa keberatan apabila ada dokumen yang menggunakan tanda tangan saya tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya,” ungkap Otimina.
Tidak hanya mempersoalkan dugaan pemalsuan tanda tangan, Otimina juga mengungkapkan adanya persoalan batas tanah antara dirinya dan Antonius Tafonao.
Menurut keterangannya, pembangunan pondasi rumah milik Antonius diduga telah melewati batas tanah miliknya dengan perkiraan sekitar satu meter. Bahkan, posisi tiang pondasi bangunan tersebut disebut-sebut hingga mengenai bagian atap rumahnya.
Otimina menerangkan, persoalan tersebut sebenarnya telah berupaya diselesaikan melalui musyawarah di tingkat desa dengan melibatkan kepala desa dan sejumlah tokoh masyarakat. Dalam musyawarah itu, disebutkan telah dibuat surat kesepakatan atau berita acara, namun pihak Antonius Tafonao tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut.
Karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan belum membuahkan hasil, Otimina akhirnya memilih membawa persoalan tersebut ke ranah kepolisian melalui pengaduan resmi ke Polsek Bawolato.
Ia berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporannya, memeriksa dokumen yang dipersoalkan, serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait agar persoalan tersebut mendapatkan kejelasan dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Saya berharap pengaduan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak Polsek Bawolato, sehingga persoalan ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari,” harapnya.
Terpisah, aktivis DPD LIRA Nias, Denius Gulo, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyerobotan batas tanah merupakan persoalan serius yang harus ditelusuri oleh aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.
Menurut Denius, dugaan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan pemiliknya tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele, terlebih apabila dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam memperoleh bantuan pemerintah.
Ia juga mempertanyakan kelayakan penerima bantuan BSPS apabila benar penerimanya merupakan seorang ASN berstatus PPPK, mengingat program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan peningkatan kualitas rumah layak huni.
“Program BSPS seharusnya benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang kondisi rumahnya tidak layak huni. Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian penerima bantuan, hal tersebut perlu diperiksa secara objektif,” tegas Denius.
Lebih lanjut, Denius meminta pihak terkait, khususnya tim pengawas lapangan dan instansi yang berwenang, untuk melakukan evaluasi terhadap proses pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima bantuan BSPS tersebut.
Ia berharap pemerintah memastikan bahwa bantuan perumahan tidak salah sasaran dan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan serta membutuhkan bantuan tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, surat pengaduan Otimina Ndruru alias Ina Simon Tafonao telah diterima langsung oleh Bripda Aguswaman Telaumbanua di Polsek Bawolato. (DG)
