Kabupaten Purwakarta || Fokuslensa.com – Selain pada 1 Mei 2023 mengirim ribuan buruhnya ke Jakarta, pada tanggal 4 Mei 2023 mendatang mereka akan melakukan aksi demonstrasi/audiensi ke Dinas Kesehatan yang dilanjut dengan aksi pada tanggal 5 Mei 2023 ke Kantor Bupati Kabupaten Purwakarta.
Surat aksi yang dilayangkan oleh Aliansi Buruh Purwakarta menyoal penerapan tarif tes kesehatan bakal calon legislatif di RSUD Bayu Asih Purwakarta yang jauh lebih mahal dari RSUD RSUD lainnya.
Koordinator Presidium Aliansi Buruh Purwakarta yakni Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa paska dipaksakannya UU Omnibuslaw Cipta Kerja, Gabungan Serikat Pekerja/Buruh bersama elemen masyarakat lainnya menyatukan diri untuk berjuang melalui jalur politik, membaur dalam Partai Buruh sebagai “partai sendiri”. Dengan lolosnya Partai Buruh sebagai peserta Pemilu tahun 2024 maka para bacaleg yang ditugaskan oleh setiap elemen partai kelas pekerja tersebut mulai berupaya untuk memenuhi persyaratan tahapan pemilu. diantaranya harus menjalani rangkaian tes kesehatan berupa tes kesehatan fisik, psikis dan narkoba. Namun, dalam persyaratan pemeriksaan Kesehatan tersebut RSUD Bayu Asih sebagai pemangku otoritas penyelenggara menerapkan tarif yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain bahkan hingga 2x lipat.
Sebagai gambaran:
RSUD Bayu Asih biaya sejumlah Rp 1.445.500,- (Lunas dengan pembayaran Rp 1.395.500,-)
RSUD Bayu Karta Karawang infonya disekitar Rp 800.000,-
RSUD Arjawinangun Cirebon Rp 675.000,-
RSUD Gunung Jati Cirebon Rp. 600.000,-
RSUD Cikopo Kab. Bandung Rp 563.500,-
Dan tentunya hal ini cukup memberatkan serta menimbulkan ragam praduga atas motif penerapan tarif yang jauh lebih mahal tersebut. Mustinya semua pihak berupaya untuk menekan serendah mungkin biaya/ongkos politik bagi terpenuhinya persyaratan para bacaleg.
“Selanjutnya, pengurus Exco Kabupaten pun sudah melakukan upaya komunikasi dan lobi dengan pihak RSUD. Namun terkesan bahwa pihak RSUD Bayu Asih hanya menyampaikan alibi untuk sekedar menjelaskan tarif mahal yang diterapkannya.”ungkap Wahyu.
Tingginya ongkos politik telah menyebabkan Konglomerat atau korporasi seringkali berada dibelakang para peserta pemilu sebagai pemasok keuangan para kontestan. Keterlibatan mereka yang memegang kekuatan finansial dalam kontestasi tentu mengharapkan timbal balik alias politik balas budi. “Tak ada makan siang yang gratis”. Hubungan ini biasa disebut klientelisme. Wajar bila kemudian lahirlah regulasi, aturan-aturan perundangan yang justeru tidak berpihak kepada rakyat banyak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melainkan menyediakan karpet merah bagi kepentingan pemodal baik korporasi maupun oligarki.
Selain itu, tingginya ongkos politik selanjutnya melahirkan siklus tahunan bagi para kontestan yang terpilih. Tahun pertama digunakan untuk mengembalikan modal, tahun kedua dan ketiga digunakan untuk mencari keuntungan, dan di tahun keempat dan kelima digunakan untuk mengumpulkan modal untuk pencalonan di pemilu berikutnya. Maka politik boros ongkos ini selanjutnya melahirkan koruptor-koruptor yang kemudian tega membunuh impian dan harapan rakyat banyak. Yakni cita-cita luhur bagi terwujudnya keraharjaan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.
“Mudah-mudahan pihak RSUD dan Pemda Purwakarta dapat memberikan solusi dan opsi bagi terakomodirnya upaya menekan politik boros ongkos dengan tarif layanan yang wajar dan murah. Walaupun tak kurang dari 1500 buruh Purwakarta berangkat serta dalam giat May Day 2023 di Jakarta. Puluhan ribu buruh lainnya tentu ingin merasakan pula gempita itu. Kalau akhirnya harus ada aksi di depan Pemda Kabupaten Purwakarta, bisa jadi berubah menjadi panggung jalanan May Day 2023” tutupnya.
( MUGENI )
