PURWAKARTA – Media Fokuslensa.com – Proyek pembangunan Jembatan Sukamukti di Kabupaten Purwakarta dengan nilai kontrak mencapai Rp31,77 miliar menjadi pekerjaan infrastruktur yang patut mendapat perhatian serius. Dengan nilai anggaran puluhan miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, publik berhak memperoleh kepastian bahwa setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, kontrak, serta ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Berdasarkan papan informasi proyek yang didokumentasikan di lokasi, pekerjaan tersebut tercatat sebagai Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sukamukti pada Lingkar Jalan Purwakarta–Subang–Cianjur, berlokasi di Kelurahan Sukamukti, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta.
Papan proyek mencantumkan nilai kontrak sebesar Rp31.779.737.029,20, dengan sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Tanggal kontrak tercatat 4 Juni 2026, dengan waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender.
Pelaksana pekerjaan tercantum atas nama PT Pandji Pratama Indonesia, sedangkan konsultan supervisi tercatat PT Puri Dimensi KSO PT Lima Pilar Persada.
Besarnya nilai kontrak tersebut menempatkan kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan sebagai aspek yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Nilai Puluhan Miliar, Pengawasan Tidak Boleh Sekadar Formalitas
Dokumentasi lapangan memperlihatkan aktivitas pekerjaan konstruksi, alat berat, struktur beton penahan tanah, serta elemen konstruksi jembatan. Namun, foto-foto tersebut belum cukup untuk menyimpulkan apakah seluruh pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis maupun persyaratan kontrak.
Justru karena itu, pemeriksaan lapangan secara menyeluruh menjadi penting.
Apakah mutu material telah diuji sesuai ketentuan? Apakah pekerjaan fondasi, struktur penyangga, dan elemen utama jembatan telah melalui pemeriksaan teknis? Bagaimana pengendalian mutu dilakukan, dan apakah konsultan supervisi menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.
Dalam pekerjaan konstruksi bernilai besar, pengawasan bukan sekadar pelengkap administrasi. Pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan pekerjaan sesuai desain, spesifikasi teknis, volume kontrak, serta standar keselamatan yang berlaku.
Keselamatan Kerja Juga Harus Menjadi Perhatian Selain mutu konstruksi, penerapan K3 perlu mendapat perhatian serius. Aktivitas alat berat, pekerjaan struktur, dan kegiatan konstruksi di lapangan memiliki risiko yang harus dikelola secara memadai.
Dokumentasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan tingkat kepatuhan K3 secara keseluruhan. Karena itu, pemeriksaan langsung diperlukan untuk melihat penggunaan alat pelindung diri, pengamanan area kerja, pengaturan pergerakan alat berat, serta prosedur keselamatan bagi pekerja dan masyarakat di sekitar proyek.
Jangan sampai besarnya nilai kontrak tidak diimbangi dengan pengendalian risiko yang memadai.
Keselamatan kerja bukan formalitas untuk memenuhi administrasi proyek. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus diterapkan selama kegiatan konstruksi berlangsung.
Publik Berhak Mendapatkan Penjelasan Proyek yang menggunakan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasi, pelaksanaan fisik, mutu hasil pekerjaan, maupun penggunaan anggaran.
Oleh karena itu, Dinas Bina Marga DPUTR, dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat melalui UPTD terkait perlu memberikan penjelasan mengenai progres pekerjaan, mekanisme pengawasan, pengujian mutu konstruksi, dan penerapan K3 di lokasi.
Pihak kontraktor serta konsultan supervisi juga perlu menjelaskan bagaimana pengendalian mutu dan pengawasan teknis dilaksanakan selama masa kontrak.
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui nilai proyek dari papan informasi, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan yang sesungguhnya.menegaskan bahwa sorotan ini bukan vonis atas pihak tertentu.merupakan alasan kuat bagi publik untuk meminta transparansi dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, penjelasan terbuka disertai data teknis yang relevan justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat.
Sebab, pembangunan infrastruktur bukan semata-mata tentang berdirinya sebuah jembatan, melainkan tentang kualitas, keamanan, manfaat jangka panjang, dan tanggung jawab dalam menggunakan uang rakyat.
(Tedi)
