Tangerang – Media Fokuslensa.com – Pembangunan dan pengoperasian Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah umum atau rumah tangga memerlukan dokumen perizinan lingkungan, legalitas administrasi, serta kesesuaian teknis dari instansi berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup.
Kendati demikian, masih banyak Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah umum dan rumah tangga yang menjalankan aktivitasnya tanpa izin, seperti keberadaan TPS di Kampung Cijantra, Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang yang beroperasi secara ilegal. Kamis, 20/08/2026.
Perlu digarisbawahi, syarat teknis bangunan & operasional lokasi TPS harus strategis dan mudah diakses oleh truk pengangkut sampah dan berada di luar zona rawan banjir. Selain itu, sarana pemilahan fasilitas untuk memilah sampah minimal menjadi 5 jenis (organik, anorganik, B3 rumah tangga, residu, dll).
Tak hanya itu, TPS juga wajib memiliki konstruksi ramah lingkungan lantai kedap air dan sistem drainase/bak penampung lindi (cairan sampah) agar tidak mencemari tanah.
Dan perlu diketahui bahwa batasan waktu sampah hanya ditampung sementara (umumnya maksimal 24 jam hingga 2 hari) sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Berdasarkan informasi warga bahwa TPS yang berada di wilayah Kampung Cijantra Pagedangan tersebut sudah beroperasi cukup lama, warga juga menyampaikan untuk lokasi lainnya sudah dipasang papan segel atau plang himbauan larangan buang sampah oleh petugas yang berwenang.
“TPS di Cijantra mah sudah lama beroperasi, yang lokasi satunya sudah disegel,” ucap warga yang tidak menyebutkan namanya.
Menanggapi hal itu, Jepri Ketua Lembaga Independen Penyelamat Aset Negara dan Hak Asasi Manusia (LipanHam) DPD Provinsi Banten mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang untuk segera meninjau lokasi TPS ilegal tersebut.
“Kami mendesak DLHK segera meninjau lokasi TPS, jika ada indikasi pelanggaran perizinan mohon ditindaklanjuti, kalau bisa ditutup sementara sampai perizinannya dipenuhi, karena pengelolaan TPS diduga tidak sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.
Sementara, salah seorang pengurus atau pengelola TPS ilegal yang belum diketahui identitasnya saat dikonfirmasi enggan merespon, namun dia mengaku sudah memberikan sejumlah uang koordinasi bulanan kepada oknum-oknum tertentu.
Sampai berita ini diterbitkan Kepala Dinas DLHK Kabupaten Tangerang belum dikonfirmasi.
(Cahyo)
