Purwakarta – Media Fokuslensa.com – Pembangunan peningkatan jalan desa Bungursari yang berlokasi di Kampung Awi Mekar RT 01/RW 05 menuai sorotan. Proyek dengan nilai anggaran Rp198.673.000 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2025 tahap II ini, baru saja selesai dikerjakan namun sudah terlihat retak-retak, Senin (25/08/2025).
Dana Desa (DD) yang sejatinya dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN dan disalurkan lewat APBD untuk membangun infrastruktur desa, ternyata kembali disorot terkait kualitas pengerjaan. Warga yang awalnya merasa senang dengan adanya pembangunan jalan tersebut kini kecewa setelah melihat kondisi hasil pekerjaan yang jauh dari harapan.
Seorang warga berinisial Ipn mengaku kesal. “Baru beberapa hari selesai, jalannya sudah retak-retak. Ini jelas ada yang tidak beres,” ujarnya kepada awak media.
Tim media kemudian melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Benar saja, di titik jalan Kampung Awi Mekar ditemukan banyak retakan. Diduga penyebabnya mulai dari kurangnya penggunaan semen, campuran air yang berlebihan, hingga kondisi struktur tanah yang kurang padat. Hal ini jelas menjadi pekerjaan rumah bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Padahal, pembangunan jalan desa merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Namun lemahnya pengawasan dari Pendamping Desa maupun TPK dinilai menjadi faktor utama hasil pekerjaan yang tidak maksimal dan kualitas yang rendah.
“Kalau kualitas jalan seperti ini, wajar kalau masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah desa maupun pelaksana proyek. Jangan sampai ini memicu dugaan korupsi atau penyimpangan,” tambah Ipn.
Keluhan juga datang dari seorang pedagang sayur berinisial Do yang setiap hari melintas di jalan tersebut. “Baru dua minggu jadi, sudah retak-retak. Ini jelas merugikan uang negara sekaligus uang rakyat,” ungkapnya.
Kerugian negara akibat proyek pembangunan yang asal-asalan dapat menjerat pihak terkait ke ranah hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perubahannya pada UU Nomor 20 Tahun 2001, penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang negara bisa dijerat sanksi pidana berat, mulai dari penjara seumur hidup hingga denda miliaran rupiah.
Kasus ini menjadi peringatan agar pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan Dana Desa benar-benar ditingkatkan, demi mencegah kerugian negara sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat desa.
(Ronal Tim)
