Purwakarta – Fokuslensa.com – Istilah Bantuan Sosial yang sering juga disebut sebagai bantuan pemerintah rasanya justru terlalu banyak muatan politis dan gimic. Konten publikasi yang memperlihatkan sosok para Penguasa justru lebih diutamakan dibandingkan dengan bagaimana bantuan dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat sasaran.minggu/10/5/20,
menurut Lutfi Bamala saat kami konfirmasi lewat telpon seluler mengatakan kepada kami,” seharusnya PEMERINTAH merasa MALU untuk mengutamakan konten publikasi semacam itu. Karena sesungguhnya, Bantuan yang dikeluarkan bukanlah Bantuan Pemerintah. Melainkan itu semua ialah Hak Rakyat yang kebetulan dipercayakan kepada mereka untuk dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat maka jelas disinih adalah hak rakyat.
Bagaimanapun, kita semua paham bahwa Indonesia memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
Sehingga segala sesuatu yang dikelola Pemerintah, memang sejatinya bersumber dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat.
Ini baru sebatas bagaimana kemasan kebijakan dikeluarkan
Belum berbicara soal bagaimana manajemen anggaran dalam setiap kebijakan
Jangan sekalipun beranggapan bahwa kami selaku masyarakat akan acuh terhadap setiap bentuk penyelewengan anggaran di situasi semacam ini.tegas lutfi.
Justru penyelewengan anggaran yang berhubungan dengan urusan kemanusiaan akan membuat kami lebih membuka mata selebar-lebarnya.Ucap lutfi
(Tedi Ronal)
