Lebak – Media Fokuslensa.com – Selasa, (7/07/2026) Program pembangunan jalan poros desa di Desa Keboncau, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Yang Mendapatkan Anggaran Dari (APBD) Senilai Rp.600.000.000 kurang lebih, Yang dikerjakan Pada 7 juli 2026, menjadi sorotan setelah diduga dikerjakan tanpa mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi, proyek tersebut telah berjalan selama beberapa minggu. Namun hingga berita ini disusun, tidak ditemukan papan informasi proyek yang memuat sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, pelaksana kegiatan, maupun jangka waktu pelaksanaan.
Ketiadaan papan informasi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi penggunaan anggaran, bahkan memunculkan dugaan bahwa proyek tersebut dikerjakan layaknya menggunakan “anggaran siluman” karena masyarakat tidak memperoleh informasi sebagaimana mestinya.
Selain minimnya keterbukaan informasi, awak media juga menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian teknis di lapangan. Material urugan yang digunakan untuk perataan badan jalan diduga berupa batu karang yang bercampur lumpur sehingga dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas konstruksi.
Tak hanya itu, pekerjaan drainase di sisi jalan juga menjadi sorotan. Dari hasil pengamatan, pondasi drainase diduga tidak dibuat dengan galian pondasi yang memadai dan hanya terlihat menempel di permukaan tanah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kekuatan bangunan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis apabila dugaan tersebut benar.
Untuk memastikan kualitas material, awak media turut mengambil sampel pasir dari lokasi pekerjaan untuk dilakukan pengujian laboratorium. Secara kasat mata, material tersebut terlihat lebih menyerupai lumpur dibanding pasir konstruksi yang lazim digunakan. Hasil uji laboratorium nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai mutu material yang dipakai.
Saat proses pengecoran berlangsung, awak media juga mendapati dugaan ketebalan cor beton yang tidak seragam. Pada bagian tepi jalan, ketebalan cor tampak lebih tinggi mengikuti papan bekisting, sedangkan bagian tengah terlihat lebih tipis. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa ketebalan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis dan berpotensi memengaruhi umur konstruksi.
Ketika dikonfirmasi di lokasi, salah seorang mandor kuli lapangan berinisial OC mengatakan:
“Kalo papan informasi publik ada di basecamp tanyakan aja sama insial G,” Ucapnya.
awak media juga Mengonfirmasi kembali mandor inisial GH, mengatakan:
” Di mobil kali, itu sama pelaksana yang bawa mobil OC saya mah mandor aja disini, Anggaran 600 Kalo panjang 650 lebar mah ya biasa aja 3 meter semuanya juga sama di Lebak mah ada juga yang 2 meter stengah, Yang kerja Borongan 10 orang, Kalo drainase itu di gali, ketinggian 80 apa 60 itu yah? Pasang nya gak tau di mana tau di ujung sana tau di ujung sono? emang gak ada besinya itu mah bang, kalo poros desa gak ada besinya di mana-mana juga, Kalo Ada anggaran besinya mah saya mah mending pakai besi, Udahlah ngeroko mah ngeroko aja,” ucapnya. Pada Selasa 7 Juli 2026.
Yang lebih mencengangkan pas awak beberapa awak media mau berpamitan pulang, oknum mandor tersebut Memberikan sejumlah uang Rp.100 ribu, kepada awak media, Diduga itu untuk membungkam wartawan agar tidak menerbitkan pemberitaan negatif tentang proyek tersebut, Dan oknum Mandor tersebut Berada di basecamp dengan posisi sedang santai sambil rebahan di jam kerja.
“Pertanyaan warga sederhana bagaimana pengerjaan tersebut mau sesuai Spek jiga mandor nya santai-santai di sebuah rumah atau basecamp bukan dilokasi pekerjaan,? Dan kenapa Papan informasi publik aja seolah di sembunyikan dan malah saling lempar ada apa? Juga buat apa uang tersebut apa mau membungkam media? Ucap,” warga seputar yang enggan disebutkan namanya.
Apabila benar terdapat pelanggaran terhadap spesifikasi teknis maupun ketentuan administrasi pelaksanaan proyek, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mewajibkan setiap pekerjaan konstruksi memenuhi standar keamanan, mutu, keselamatan, dan ketentuan teknis.
Selain itu, tidak dipasangnya papan informasi proyek juga dinilai bertentangan dengan asas transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran publik.
Apabila proyek tersebut bersumber dari keuangan negara atau keuangan desa dan di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka penanganannya dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian sesuai hukum yang berlaku.
Atas temuan tersebut, awak media meminta Inspektorat Kabupaten Lebak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas PUPR Kabupaten Lebak (apabila sesuai kewenangannya), serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna memastikan mutu pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, kualitas material, serta transparansi penggunaan anggaran.
Masyarakat berharap proyek yang dibiayai oleh uang negara benar-benar memberikan manfaat jangka panjang dan dikerjakan sesuai spesifikasi, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan tanpa mengutamakan kualitas. Pemeriksaan lapangan secara independen dinilai penting agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun keuangan negara apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran.
(Engkos/tim)
