Tangerang– Media Fokuslensa.com – Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Balai Warga di RT 004/005, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang tersebut diduga mengabaikan sejumlah ketentuan teknis dalam pelaksanaannya. Sabtu 07/11/2026
Berdasarkan hasil pengamatan, papan informasi proyek tidak terlihat/terpasang di lokasi pekerjaan. Selain itu, penerapan standarisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Lebih memprihatinkan lagi, material besi yang digunakan diduga merupakan besi banci dan besi bekas. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi serta kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Amat sangat disayangkan jika suatu pembangunan fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat justru dikerjakan tanpa memperhatikan transparansi, keselamatan pekerja, dan standar kualitas material.
Lantas, di mana fungsi pengawasan Dinas Perkim? Apakah pengawas lapangan benar-benar menjalankan tugasnya atau hanya sebatas formalitas dan sekedar menerima laporan pekerjaan.
Menanggapi hal itu, Mansyur yakni aktivis pengamat Kinerja pejabat pemerintah meminta Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit secara forensik terhadap kegiatan yang terindikasi tidak sesuai teknis tersebut.
“Jangan sampai pemeriksaan hanya menjadi formalitas untuk menggugurkan kewajiban. Saya meminta Inspektorat dan BPK turun langsung ke lapangan. Periksa seluruh material, ukuran besi, volume pekerjaan, RAB, hingga kualitas fisik bangunan. Jangan hanya memeriksa laporan administrasi di atas meja. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, harus ada tindakan tegas dan pertanggungjawaban,” tegas Mansyur.
Menurutnya, setiap Rupiah uang rakyat wajib dipertanggung jawabkan. Dinas terkait tidak boleh tutup mata terhadap dugaan ketidaksesuaian dalam pekerjaan yang berada di bawah kewenangannya.
Jangan sampai kata Mansyur, pembangunan sarana air bersih yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menjadi proyek yang menyisakan persoalan kualitas dan transparansi.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Dinas Perkim maupun pelaksana kegiatan.
(Cahyo)
