PURWAKARTA – Media Fokuslensa.com – Dewan Pimpinan Daerah Media Independent Online Indonesia (MIOi) Kabupaten Purwakarta meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta memberikan penjelasan mengenai dasar hukum persyaratan kerja sama media melalui sistem SIMEDKOM, khususnya terkait ketentuan “Terdaftar di Dewan Pers.”
Permintaan tersebut disampaikan MIOi Purwakarta melalui surat resmi Nomor 002/DPD-MIOi/PWK/XI/2026 tentang Permintaan Klarifikasi dan Dasar Hukum Persyaratan Kerja Sama Media.
Dalam surat tersebut, MIOi menyatakan menghormati kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menetapkan persyaratan administrasi bagi perusahaan pers yang akan menjadi mitra kerja sama publikasi pemerintah daerah.
Namun, MIOi meminta adanya penjelasan mengenai dasar hukum yang menjadikan status terdaftar atau terverifikasi Dewan Pers sebagai persyaratan wajib dalam pengajuan kerja sama publikasi.
Ketua Daerah MIOi Kabupaten Purwakarta, Tedi Ronal Slamet, mengatakan pihaknya memandang perlu adanya kepastian hukum agar seluruh perusahaan pers memahami posisi persyaratan tersebut secara jelas.
“Yang kami pertanyakan bukan proses pendataan atau verifikasi Dewan Pers. Kami ingin mengetahui apakah persyaratan terdaftar di Dewan Pers merupakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan atau merupakan kebijakan administratif Pemerintah Kabupaten Purwakarta,” demikian poin yang disampaikan MIOi dalam surat tersebut.
MIOi juga meminta agar terdapat pembedaan yang jelas antara legalitas perusahaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan proses pendataan atau verifikasi yang dilakukan Dewan Pers.
Dalam suratnya, MIOi merujuk pada ketentuan UU Pers serta sejumlah regulasi Dewan Pers yang berkaitan dengan standar dan pendataan perusahaan pers.
MIOi menilai, proses pendataan atau verifikasi Dewan Pers perlu dibedakan dengan persyaratan administratif yang ditetapkan pemerintah daerah dalam kerja sama publikasi.
Menurut MIOi, apabila persyaratan “Terdaftar di Dewan Pers” merupakan kebijakan administratif, maka dasar penetapan dan kewenangan yang digunakan pemerintah daerah perlu dijelaskan secara terbuka.
Melalui surat tersebut, MIOi Purwakarta meminta Diskominfo memberikan jawaban tertulis terhadap sejumlah pertanyaan.
Di antaranya, mengenai dasar hukum penetapan persyaratan “Terdaftar di Dewan Pers”, apakah persyaratan tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan administratif Pemkab Purwakarta.
MIOi juga meminta Diskominfo menunjukkan regulasi, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, SOP, pedoman kerja sama atau ketentuan lainnya apabila persyaratan tersebut merupakan kebijakan administratif pemerintah daerah.
Selain itu, MIOi mempertanyakan apakah terdapat ketentuan Dewan Pers yang secara eksplisit melarang perusahaan pers yang belum terdata atau terverifikasi Dewan Pers melakukan kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah.
MIOi juga meminta penjelasan mengenai posisi perusahaan pers yang telah berbadan hukum Indonesia, memenuhi persyaratan administrasi perusahaan dan menjalankan kegiatan jurnalistik secara teratur tetapi belum memperoleh sertifikat verifikasi Dewan Pers.
MIOi menegaskan bahwa pihaknya mendukung peningkatan profesionalisme dan kredibilitas perusahaan pers serta tidak mempersoalkan mekanisme pendataan maupun verifikasi Dewan Pers.
Namun, MIOi meminta agar status “belum terverifikasi Dewan Pers” tidak secara otomatis dimaknai sebagai “media ilegal” apabila yang dimaksud pemerintah sebenarnya adalah belum memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti kerja sama publikasi.
“Kalau memang status belum terverifikasi menjadi persyaratan administrasi kerja sama, kami meminta agar ditegaskan sebagai persyaratan administratif kerja sama. Jangan sampai muncul pemahaman bahwa perusahaan pers yang belum terverifikasi otomatis dianggap tidak sah atau ilegal,” demikian sikap MIOi yang tertuang dalam surat tersebut.
MIOi Kabupaten Purwakarta menyatakan pada prinsipnya mendukung kerja sama pemerintah dengan perusahaan pers yang profesional, kredibel dan memenuhi ketentuan hukum.
Namun, organisasi tersebut meminta agar mekanisme kerja sama media dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, transparan, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila terdapat regulasi yang memang mewajibkan perusahaan pers terdata atau terverifikasi Dewan Pers sebelum dapat mengikuti kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah, MIOi meminta regulasi tersebut disampaikan secara terbuka.
Sebaliknya, apabila ketentuan tersebut merupakan kebijakan internal Pemkab Purwakarta, MIOi meminta penjelasan mengenai dasar kewenangan serta mekanisme penetapannya.
MIOi berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui klarifikasi, dialog dan kepastian hukum, bukan melalui pembatasan akses kerja sama yang dasar hukumnya belum diketahui secara terbuka.
Surat tersebut ditandatangani Ketua Daerah MIOi Kabupaten Purwakarta Tedi Ronal Slamet dan Sekretaris Sastra Saputra.
MIOi juga menyampaikan rencana agar surat tersebut dapat ditembuskan kepada pihak terkait, termasuk Bupati Purwakarta, Sekretaris Daerah, Bagian Hukum Setda serta Dewan Pers, sebagai bagian dari upaya memperoleh penjelasan secara resmi dan transparan.
Hingga berita ini disusun, substansi permintaan tersebut merupakan sikap dan pertanyaan resmi dari DPD MIOi Kabupaten Purwakarta. Jawaban serta penjelasan dari Diskominfo Kabupaten Purwakarta terkait dasar hukum persyaratan tersebut masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
(Tedi)
