Tangerang – Media Fokuslensa.com – H. Sugandi, S.H, aktivis buruh angkat bicara soal SPG “Angker Beer” yang belum menerima upah sejak bulan Oktober 2025 lalu.
Menanggapi hal tersebut, dirinya mengatakan, “Kasus SPG yang belum menerima upah adalah bentuk pelanggaran hak normatif pekerja yang tidak boleh dibiarkan ” kata H. Sugandi yang juga menjabat sebagai Koordinator/Ketua BPJS Watch Tangerang Raya.
H. Sugandi juga menegaskan, Pemerintah harus segera menindak tegas tanpa tebang pilih atas adanya praktik yang merugikan para pegawai tersebut.
“Pemerintah daerah harus segera bertindak tegas dengan aturan yang jelas dan penegakan yang konsisten,” ujarnya.
Lebih lanjut, Negara harus lebih menjaga dan memperhatikan masyarakat khususnya para pekerja.
“Jangan sampai buruh selalu menjadi pihak yang dirugikan, sementara pelaku usaha dibiarkan tanpa sanksi. Negara, melalui pemerintah, wajib hadir dan melindungi buruh, bukan justru membiarkan praktik-praktik yang merugikan pekerja terus berulang,” ucap Sugandi.
“Itu masuk katagori pelanggaran normatif dan ada sangsi nya dari mulai sangsi administratif, denda bahkan pidana,” tambahnya.
Selain itu, salah satu SPG Cantik “Anker Beer” yang enggan disebutkan namanya tersebut mengatakan bahwa, pihak perusahaan “Anker Beer” saat ini hanyalah memberikan harapan palsu.
“Bohong gk gk ada payment apapun, jahat banget, katanya berkas semua udah di finance tapi belom ada paymen. TL (Team Leader-red) aku bilang sampe saat ini belom, ada uang masuk tapi berkas smuanya udah masuk finance,” keluhnya, kepada Hiwata, pada Jum’at (19/12/2025). Padahal, pihak perusahaan ataupun agency terkait sempat menjanjikan akan segera menyelesaikan permasalahan ini, dalam kurung waktu.
Diketahui, sampai saat ini belum adanya kejelasan terkait permasalahan pembayaran upah terhadap para SPG “Anker Beer” tersebut. Padahal para SPG tersebut sangatlah berharap untuk upah atas upaya/ gaji kerja keras mereka segera di bayarkan untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik itu untuk keluarga maupun untuk sekedar makan dan membayar rumah tinggal sementara (ngontrak/kost).
Sumber : Bid. Humas Hiwata
