Lebak – Media Fokuslensa.com – Sabtu, (7/03/2026). Sikap yang diduga tidak mencerminkan seorang pemimpin desa kembali menjadi sorotan. Oknum Kepala Desa berinisial BI, yang menjabat di Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, diduga melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seorang oknum pekerja kesehatan yang dituding melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses pengaktifan BPJS.
Peristiwa tersebut diduga terjadi pada Sabtu malam, 7 Maret 2026, Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum kepala desa tersebut diduga mengambil tindakan sepihak terhadap pekerja kesehatan yang dituduh melakukan pungli terkait pengurusan atau pengaktifan layanan BPJS Kesehatan.
Alih-alih menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut justru dinilai sebagai bentuk main hakim sendiri Karena diduga telah menampar oknum pekerjaan dinsos tersebut, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pejabat publik.
Tidak hanya itu, sikap yang dinilai kurang pantas juga diduga ditunjukkan oleh oknum kepala desa tersebut kepada insan pers. Saat salah satu wartawan mencoba melakukan konfirmasi terkait peristiwa tersebut, oknum Kades BI diduga merespons dengan sikap arogan melalui pesan langsung (DM) di media sosial TikTok.
Berikut Jawaban Kades BI Kepada Wartawan Pada Sabtu malam, 7 Maret 2026 sekitar pukul 23:00 WIB.
“Ka maksudnya apa itu kades main hakim sendiri, jgn gitu ente itu oknum yang memeras masyarakat kecil, adapun kasar wajar karena warga saya yang diperas oleh oknum dinsos, kalo di tampar kenapa? Untung gak di hajar masa juga oknum itu, kalo bapak melihat saya arogansi bapak salah menilai berarti bapak memihak kepada oknum, yang suka memeras masyarakat miskin. Sama aja membela kalo saya yang disalahin, itu dikasih pelajaran efek jera namanya, biar yang gak lagi meras-meras masyarakat kecil, saya tegas orangnya tidak lembek, KAMU MEDIA SAYA ANAK MANTAN PRIUK AYU DEBAT SAMA SAYA, harus konfirmasi semua media juga ada dewan pers bos. Debat aja ayo saya tidak berpendidikan sekolah tinggi, saya pengen tau aja dengan anak mantan jalanan, dengan yang sekolah tinggi, sejauh mana pengalaman jadi media anda, kalo gak tau jangan maen upload aja, anda tau gak awal permasalahan nya? Jangan hanya asal menjastis, liat video itu sama aja menulis Jaro diduga arogansi, Hapus video jangan bikin saya kesel, saya dibilang saya diduga arogansi gak ada berita saya arogansi,” jawabnya.
Perilaku tersebut dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik serta tidak menghargai kerja jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas mengatur bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial dan berhak mencari serta memperoleh informasi. Tindakan menghalangi atau bersikap tidak kooperatif terhadap kerja jurnalistik dapat dinilai sebagai bentuk tidak menghormati kebebasan pers.
Selain itu, apabila benar terjadi praktik pungutan liar dalam pengurusan layanan BPJS, maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bukan diselesaikan dengan tindakan sepihak.
Masyarakat berharap aparat terkait, baik dari unsur pemerintah daerah maupun penegak hukum, dapat menelusuri kebenaran informasi ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Rahong berinisial BI masih diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik.
(Engkos)
